Dijadikan Tersangka dalam Sengketa Tanah, Kakek Praperadilankan Penyidik Polresta Denpasar

selasa sidang kakek
SIDANG DI PN - Sidang praperadilan yang diajukan I Made Sutrisna terhadap penyidik Reskrim Polresta Denpasar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. (DenPost.id/ist)

Denpasar, DenPost.id

Lantaran ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus sengketa kepemilikan tanah seluas 32 are di perempatan Jalan Cokroaminoto-Jalan Gatot Subroto alias di sebelah selatan SMKN 1, Denpasar, seorang kakek yakni I Made Sutrisna (75) mempradilankan penyidik Reskrim Polresta Denpasar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Ketua tim hukum Polresta Denpasar, Wayan Kota, S.H, M.H., kepada wartawan  seusai sidang lanjutan pada tahap kesimpulan, Senin (24/1/2022) menerangkan bahwa pihak pemohon praperadilan (Made Sutrisna) tidak terima dengan ditetapkannya dia menjadi tersangka. “Menurut dia (pemohon), perkara yang ditangani oleh Polresta Denpasar adalah kasus perdata, padahal berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, semua proses sudah sesuai dengan prosedur,” terangnya.

Wayan Kota menambahkan sudah ada alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon menjadi tersangka. Menurutnya, baik alat bukti secara formal maupun material, sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.21 bahwa sudah ada dua alat bukti yang cukup dalam perkara ini. “Salah satu itu jelas ada saksi, yang kedua ada bukti surat. Bukti suratnya adalah pembatalan SHM yang selama ini diakui oleh dia. SHM 3395 yang sering ditunjukkan itu sebenarnya SHM yang dibatalkan oleh menteri yang dikuatkan oleh Kanwil BPN Provinsi Bali. Hal itu melalui proses tahapan peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” beber Wayan Kota.

Dia menambahkan sengketa tanah di Jalan Gatsu Subroto (Gatsu), Ubung, Denpasar Utara, ini memang sudah lama. Wayan Kota mengungkapkan Made Sutrisna, sebagai pihak pemohon dalam praperadilan ini, mengklaim tanah tersebut memang miliknya. “Padahal secara hukum berdasarkan putusan PTUN, sertifikat yang dipegang itu sudah dibatalkan oleh BPN. BPN membatalkan SHM 3395 dan pembatalan ini yang kemudian diajukan untuk pembatalan di PTUN,” tambahnya.

Baca juga :  PKB XLIV Tahun 2020, Mendagri Sebut Momen Penting Kembalinya Ekonomi dan Pariwisata Bali

Ada pun dasar pembatalan SHM 3395 milik Made Sutrisna tersebut, menurut Wayan Kota, lantaran ada unsur dugaan pemalsuan oleh pemilik sebelumnya atas nama Jonny Loepato.

“Dasar pembatalan yakni ada unsur pemalsuan oleh pemilik awal, si Jonny (Jonny Loepato), yang mengajukan sertifikat itu menggunakan dokumen yang diduga palsu. Dia diduga menggunakan putusan yang ada di Sumatera untuk digunakan di sertifikat di sini,” ungkap Wayan Kota.

Baca juga :  Tampilkan STARGAZER, Hyundai Juga Perkuat Layanan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang

Sedangkan kuasa hukum I Made Sutrisna yakni Tumpal Hamonangan Lumban Tobing, S.H., dari AK Law Firm, mengatakan bahwa dari sisi permohonan sampai kesimpulan, pihaknya menolak seluruh dalil-dalil penyidik. “Kami selaku kuasa hukum Made Sutrisna, pada intinya menolak seluruh dalil yang ditetapkan penyidik Polresta Denpasar. Semoga hakim bersikap objektif dalam perkara ini,” tegasnya.

Tobing menyampaikan bahwa pihaknya tetap berpegang teguh pada kasus yang dihadapi kliennya masuk ranah perdata, bukan ranah pidana meski dalam konteks pidana ringan. Begitu juga mengenai putusan PT TUN bersifat adimistratif. “Dalam suatu gugatan PTUN, permohonan menunda atau membatalkan sertifikat sudah terbit, harus menyertakan pemilik atau siapa saja yang tertera dalam sertifikat. Namun dalam PT TUN itu tidak melibatkan klien kami sebagai pemegang SHM No.3395 dan sebagai tergugat intervensi,” tegasnya.

Baca juga :  Denpasar Pasang Wastafel di Ruang Publik

Mengenai pernyataan penyidik Polresta Denpasar, Tobing mengungkapkan bahwa pembatalan SHM 3395 milik Made Sutrisna lantaran ada unsur pemalsuan yang diduga dilakukan pemilik sebelumnya, Jonny Loepato. terkait putusan perkara pidana No.44/Pid/1966, Tobing menjelaskan tidak ada disebutkan materi itu dalam persidangan praperadilan.

Di tempat terpisah, Humas PN Denpasar Gede Putra Astawa, S.H., M.H., saat dimintai konfirmasi oleh wartawan mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan ada atau tidaknya mengenai permohonan oleh Johnny Loepato tahun 1997 lalu terkait salinan putusan perkara pidana No.44/Pid/1966 yang belakangan disebut-sebut tidak valid.

Putra Astawa menambahkan meski disampaikan ada surat permohonan (tahun 1997) dengan stempel basah yang dikeluarkan salinan atau copy sesuai aslinya mengenai putusan perkara pidana No.44/Pid/1966 yang dilakukan Panitera/Sekertaris PN Denpasar I Gusti Alit Setiawan, S.H., belum dapoat dipastikan kebenarannya. “Kami masih usahakan mencari berkas tersebut, karena berkas tahun 1966 kami simpan di Jalan Teratai, Denpasar,” tandas Gede Astawa. (yad)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini