Sengketa Tanah di Ubung, Kakek Sutrisna: Saya Dizalimi Negara 

sutrisna
PEGANG SERTFIKAT - I Made Sutrisna memegang sertifikat tanah miliknya seluas 32 are di perempatan Jalan Cokroaminoto-Jl.Gatot Subroto (Gatsu), Ubung, Denut. Dia mengaku dizalimi negara. (DenPost.id/ist)

SEORANG kakek, I Made Sutrisna (76), yang dijadikan tersangka oleh Penyidik Reskrim Polresta Denpasar mengenai sengketa kepemilikan lahan seluas 32 are di perempatan Jalan Cokroaminoto-Jl.Gatot Subroto (Gatsu), Ubung, Denpasar Utara (Denut), mengaku dizalimi negara.

Meski berupaya menempuh gugatan praperadilan dan berharap kasus yang dihadapinya masuk ranah perdata, rupanya upaya sang kakek tetap ditolak hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Kendati demikian, Sutrisna tetap mohon pengayoman hukum dan mengaku akan terus mencari keadilan. Dia bahkan berharap agar Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR RI, yang dibentuk Presiden Jokowi, bersedia turun tangan membantu. “Saya merasa dizalimi dan negara menzalimi saya. Tolong Panja Mafia Tanah DPR RI membantu kami. Bantu kami,” tegas Made Sutrisna di Denpasar, Kamis (27/1/2022).

Sutrisna sebagai pemegang sertifikat hak milik (SHM) No.3395 yang diterbitkan negara tahun 1998 dari lahan yang dibeli dari Jhony Loepato, malah ‘’melayang’’. Tanah yang dibelinya itu diambil orang lain. Sedangkan dia berusaha dipidana lewat penegak hukum negara. “Dokumen milik kami yang dibuat dan dikeluarkan negara sebelumnya seolah-olah palsu (tidak relevan) oleh pihak sebelah. Kami digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) secara sepihak. Hanya yang keberatan dan BPN saja dilibatkan dalam gugatan itu. Pada tingkat satu dan banding, gugatan itu ditolak. Namun di tingkat kasasi, malah dikabulkan,” terang Sutrisna.

Lucunya, tambah dia, Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat peninjauan pembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) juga sama diungkap tidak menyertakan dia (Sutrisna) sebagai pihak yang merasa dirugikan. “Tiba-tiba diterbitkan sertifikat baru SHM No.05949 Tahun 2017. Lalu diturunkan haknya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No.102 Tahun 2018. Tanah kami itu katanya sekarang menjadi milik perusahaan dan saya dilaporkan ke Polresta Denpasar dalam kasus pidana,” beber kakek ini.

Baca juga :  Siswi SMP Disetubuhi Pacar, Ibu Lapor Polisi

Dihubungi wartawan di tempat terpisah, Ahli Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr.Ketut Westra, S.H., M.H., mengatakan dalam suatu gugatan TUN, permohonan menunda atau membatalkan sertifikat sudah terbit, harus menyertakan pemilik atau siapa saja yang tertera dalam sertifikat. Itulah namanya para pihak dalam perkara. Ada pihak pemohon dan ada pihak yang dibatalkan sertifikatnya.

“Kalau hanya menyatakan bahwa BPN pihaknya, sertifikat yang mana yang dibatalkan? Itu kan harus jelas. Atas nama ini, hak milik ini, tempatnya di sini, luasnya sekian. Kalau seperti itu, berarti gugatannya cacat, harus ditolak. Atau harus dilengkapi karena tidak jelas atau obscuur libel. Jika ada gugatan seperti itu disebut gugatan yang kabur,” tegas Ketut Westra.

Baca juga :  Masih Jalani Proses Hukum, Zainal Tayeb Kembali Ditetapkan sebagai Tersangka

Sebagai ahli hukum perdata, dia menyampaikan adanya penolakan gugatan TUN pada tingkat pertama dan banding tanpa menyertakan pihak dirugikan adalah benar dalam penerapan hukum. Namun ketika dikabulkan pada tingkat kasasi MA, keadaan tersebut perlu dipertanyakan. “Seharusnya di Mahkamah Agung juga ditolak, karena di tingkat pertama dan banding ditolak juga. Berarti penerapan hukum PN dan PT sudah benar. Ini ada apa kok di Mahkamah Agung diterima, tapi permohonan gugatannya dikabulkan?” tegas Westra.

Baca juga :  Gasak Belasan Pohon Jati, Warga Banyuning Diringkus

Dia menambahkan objek tanah yang masih dalam sengketa tidak boleh dilakukan perbuatan hukum apa pun, termasuk penerbitan sertifikat atas objek yang bersangkutan. Objek tersebut masih dalam sengketa atau proses hukum. Apalagi jika tidak ada putusan pengadilan umum yang memerintahkan BPN menerbitkan sertifikat. “Jadi BPN yang menerbitkan sertifikat atas objek yang masih dalam proses perkara adalah cacat secara objek, sehingga dapat dibatalkan. Itu BPN dapat digugat,” beber Westra. (yad)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini