Buka Musrenbang Kecamatan, Adi Arnawa Ajak Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi

picsart 22 02 04 18 38 47 275
BUKA MUSRENBANG - Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, saat membuka Musrenbang Kecamatan Tahun 2022, di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem, Jumat (4/2/2022)

Mangupura, DENPOST.id

Sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023, dilaksanakan melalui tahapan–tahapan. Salah satunya melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dari 7 sampai 14 Februari 2022.

Hal itu, diungkapkan Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, mewakili Bupati Badung, saat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan tahun 2022, di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem, Jumat (4/2/2022).

Turut hadir Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya; Kepala OPD se-Badung, camat se-Badung, para ketua organisasi kewanitaan di Kabupaten Badung, dan para peserta musrenbang.

Dalam sambutannya, Sekda Adi Arnawa mengatakan ada indikator yang harus menjadi atensi terkait dengan substansi kegiatan, yakni Musrenbang RKPD yang ada di masing-masing kecamatan dan akan menjadi inspirasi, yakni ekonomi makro yang terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19, yakni sebesar 16,52%, yang biasanya tidak terjadi, serta bahkan biasanya sering melebihi persentase pertumbuhan nasional.

Baca juga :  PPLN dari Sidney Tiba di Bali, Gubenur Koster Sebut Pelayanan Kian Cepat

“Sangat kelihatan jelas sekali perekonomian di Badung ini masih bertumpu pada satu sektor, yaitu sektor pariwisata. Jadi, inilah salah satu fokus pada saat musrenbang RKPD kali ini. Untuk itu, saya minta kepada tim RKPD, baik itu kecamatan maupun Kabupaten Badung untuk benar-benar bekerja tidak hanya sekadar copy paste dari kebijakan kita sebelumnya. Mari mulai kita berpikir out of the box kalau kita ingin keluar dari kondisi seperti ini, sehingga kita bisa mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Pihaknya juga mengatakan pemerintah pusat saat ini sudah benar-benar berpihak kepada Bali, jangan sampai tidak dioptimalkan secara maksimal. Kebijakan pemerintah pusat sudah mulai melonggarkan dan memberi ruang kepada Bali. Seperti kemarin sudah ada direct flight dari Narita Jepang langsung ke Bali, dan sangat diapresiasi. “Kedepannya agar wisatawan luar negeri yang ingin datang ke Bali, setibanya wisatawan di Bali dan mendapatkan hasil negatif Covid-19 bisa langsung menuju ke hotel masing- masing dan tidak perlu karantina khusus. Biarkan hotel- hotel ini memiliki SOP karantina, apabila hotel-hotel yang tidak memiliki SOP karantina nanti kita akan tutup.. semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat kedepannya,” ujarnya, seraya mengatakan di tahun 2023, pembangunan akan difokuskan bagaimana membangun infrastruktur kesehatan dan kenyamanan, sehingga bisa memberikan suatu garansi dan orang tidak akan ragu untuk berkunjung ke Bali, terutama ke Badung.

Baca juga :  Sekda Adi Arnawa Ditunjuk Jadi Narasumber "Indonesian Development Talk"

Sementara Kepala Bappeda Badung, I Made Wira Dharmajaya menyikapi kondisi pandemi Covid-19, maka pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di kecamatan pembukaannya dilaksanakan melalui tatap muka secara terbatas dan virtual (zoom meeting), serta sidang pembahasan usulan kegiatan dilaksanakan dengan tatap muka secara terbatas.

Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan prioritas pemerintah desa dan kelurahan yang disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Tema pembangunan daerah tahun 2023 “Perkuatan Ketahanan Masyarakat Melalui Transformasi Ekonomi, serta Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial”.

Baca juga :  Penutup Akses Masuk Pantai Kuta Hilang

“Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan ini, merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sehingga wajib kita laksanakan sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kami mengajak hadirin sekalian untuk tetap melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan sebagai suatu rangkaian proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan selalu optimis bahwa apa yang kita rencanakan akan dapat kita raih pada waktunya,” jelasnya. (a/115)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini