KIS Warga Terblokir, Dewan Gelar Raker

blokir 1
RAPAT KERJA - Komisi II DPRD Jembrana ketika mengadakan rapat kerja dengan Dinas Sosial dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terkait banyaknya penerima PBI yang kartu KIS-nya terblokir.

Negara, DENPOST.id

Banyaknya warga Jembrana yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemegang kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak mendapat pelayanan karena tiba-tiba diputus dan terblokir, mendapat perhatian serius DPRD Jembrana.
Komisi II DPRD Jembrana, dipimpin Ketut Suastika, mengadakan rapat kerja dengan
Dinas sosial dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Selasa (8/2/2022).

“Ya, kami sudah bahas terkait banyaknya pemegang kartu KIS PBI daerah dan PBI pusat yang tiba-tiba diputus. Banyak masyarakat yang tidak dilayani karena BPJS KiS-nya terblokir .
Astungkara sudah kami temukan jalan keluarnya agar hak dasar rakyat di bidang kesehatan tetap terlayani tanpa bayar,” kata Suastika, Rabu (9/2/2022).

Baca juga :  CABULI BOCAH, KAKEK LIMA CUCU TERANCAM 15 TAHUN PENJARA

Menurutnya, permasalahan ini muncul karena kendala perubahan data terpadu kesejahteraan sosial. Banyak yang namanya hilang. Sementara Dinas Sosial sudah mengusulkan ke perangkat desa. Kemudian sudah diusulkan ke pusat. Namun dari pusat yang keluar malah berbeda. “Anehnya yang muncul malah ada TNI/Polri. Adanya PBI yang terputus ini sangat berpengaruh di bawah karena penerima PBI mencapai 44 ribu untuk Jembrana,” jelas dewan asal Tuwed, Kecamatan Melaya ini.

Apalagi PBI ada sharing dengan provinsi sehingga karena data belum jelas, provinsi tidak memberikan dana sharing sesuai jumlah usulan sehingga ada pengurangandana Rp 22 miliar dari kabupaten untuk PBI. Sementara dana cadangannya hanya bertahan hingga bulan Maret 2022.

Baca juga :  PPDN yang Vaksin di Puskesmas Gilimanuk Menumpuk, Forkompimda Naik Darah

Dikatakannya, solusi yang dilakukan yaitu mendorong daerah yaitu Dinas Sosial untuk mengusulkan ke Kementrian penambahan kuota penerima PBI pusat. Demikian juga mencari segmen PBI daerah. Jika penerima PBI adalah pekerja penerima upah agar ditanggung perusahaan karena banyak pengusaha tidak menerima BPJS kesehatan. “Jadi masih banyak penerima PBI yang merupakan pekerja. Ini harus ditertibkan. Semestinya dikembalikan ke perusahaan. Makanya kemarin kami mengajak dinas tenaga kerja untuk membahas ini juga. Jangan sampai perusahaan lepas tanggung jawab,” jelasnya.

Baca juga :  Tertibkan Prokes, Deretan Pertokoan Disisir Petugas

Dewan, katanya, meminta petugas kesehatan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi PBI meski kartunya terblokir. “Warga penerima harus tetap mendapat haknya. Tidak ada lagi alasan tidak melayani kalau itu mendesak. Tidak ada alasan menolak. Umpamanya ada yang melahirkan itu harus segera ditangani. Kalau selama ini kan banyak yang ditolak. Jadi dewan menjamin hal ini warga tetap dilayani,” pungkasnya. (120)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini