Gianyar, DENPOST.id
Menyikapi masalah garam selama ini, anggota DPR RI asal Bali, I Nyoman Parta bersama anggota DPR RI lainnya menggelar rapat dengar pendapat dengan holding PT. Rajawali Nasional. Parta, Jumat (18/2/2021) mengatakan, masalah impor garam selalu menjadi polemik dan mengundang pro dan kontra, tetapi persoalan mendasar dari persoalan garam itu tidak pernah diselesaikan.
Dikatakannya, selama ini pemerintah masih mengimpor garam dengan alasan jumlah produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan industri. Kualitas garam lokal juga tak sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara industri membutuhkan garam dengan spesifikasi cukup tinggi. Selain itu, kepastian pasokan garam sepanjang tahun, terutama bagi industri, belum bisa dipenuhi dari garam lokal.
“Ini alasan sudah lama dan klasik setiap tahunnya. Terkait kualitas garam industi dari garam lokal, itu bisa diselesaikan dengan teknologi, agar NaCL memenuhi standar. Demikian juga persoalan produksi masih tergantung dengan alam (hujan) itupun bisa diselesaikan dengan teknologi,” katanya.
Menurut Parta, sebagai pemilik bentang pantai terpanjang kedua di dunia setelah Canada, Indonesia seharusnya tidak mengimpor garam dari luar. “Tapi faktanya, impor garam setiap tahun semakin meningkat,” ujarnya.
Tahun 2018, Indonesia mengimpor garam 2.6 juta ton dan naik di tahun 2021 menjadi 3 juta ton. Sebaliknnya produksi garam nasional mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 2.9 juta ton menjadi 1,3 juta ton di tahun 2021. Hal ini sangat disayangkan anggota dewan.
“Saatnya pemerintah membuat rencana yang menjadikan garam sebagai industri setrategis nasional,” kata Parta.
Ditambahkan Parta, PT Rajawali Nasional Indonesia (RNI) yang merupakan holding dari BUMN pangan bisa ditugaskan merealisasikan gagasan tersebut. “PT RNI bisa melakukan langkah membeli garam rakyat dengan harga yang lebih baik lalu diolah kembali dengan teknologi yang memadai,” tandasnya. (116)
