Atur Bangunan di Kintamani, Bupati Keluarkan SE

picsart 22 02 25 13 32 15 153
HALANGI VIEW - Salah satu bangunan di Kintamani yang diduga menghalangi view. DENPOST.id/ist

Bangli, DENPOST.id

Selain menerapkan kebijakan pungutan retribusi terhadap setiap pengunjung di kawasan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Kintamani, Pemerintah Kabupaten Bangli juga terus gencar melakukan penataan di kawasan tersebut, demi meningkatkan pundi-pundi kas daerah. Selanjutnya, akan dilakukan penataan terhadap bangunan komersil tempat usaha seperti kedai, kafe, restoran atau sejenisnya, atau tempat usaha lainnya yang ada di kawasan Kintamani, Bangli.

Selain wajib menyediakan tempat parkir bagi pengunjung, bangunannya juga dilarang menghalangi view atau pemandangan kawasan kaldera Gunung Batur dan Danau Batur. Pengaturan ini dipertegas dengan penerbitan Surat Edaran (SE) No : 180/01/2022, tentang penataan sarana pariwisata pada ruas jalan Simpang Penelokan-batas Buleleng, oleh Bupati Bangli.

Baca juga :  Hari Ini, Pengambilan Swab Pertama 8 OTG

Dimintai konfirmasi, Jumat (25/2/2022), Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memaparkan, tujuan diterbitkannya SE tersebut, sebagai keseriusan pemerintah dalam menata objek wisata Kintamani. “SE ini kita terbitkan sebagai rambu kalau ada pengusaha atau warga Bangli membangun di kawasan itu agar mengacu point-point dalam surat edaran tersebut,” ujarnya.

Adapun poin-point dalam SE tersebut antara lain, pemilik bangunan gedung eksisting yang belum memiliki izin agar segera melengkapi perizinannya di intansi yang membidangi sesuai aturan yang berlaku. “Dalam SE itu, pemilik bangunan gedung eksisting yang belum memiliki izin wajib menjamin keandalan bangunan gedung dan bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan orang yang berada dalam bangunan gedung dan sekitarnya apabila terjadi bencana yang disebabkan karena kondisi bangunan gedung yang tidak laik fungsi,” jelasnya.

Baca juga :  Terpilih Secara Aklamasi, Winuntara Pimpin DPD II Golkar Bangli

Dijelaskan, pihaknya juga membatasi bangunan baru yang akan dibangun di sebelah kanan sepanjang ruas jalan mulai dari SP Penelokan hingga batas Buleleng. Jelasnya lagi, selain harus memenuhi persyaratan perizinan, agar membangun paling panjang 50 persen dari sisi ruas jalan dari tanah yang dikuasai dan sisanya sepanjang 50 persen merupakan ruang terbuka disiapkan bagi masyarakat dan/atau wisatawan untuk menikmati panorama. “Bagi yang akan membangun wajib menyediakan ruang terbuka sehingga view kaldera Gunung Batur bisa terlihat,” tegasnya.

Baca juga :  Lagi, LKPD 2019 Pemkab Bangli Raih WTP

Disinggung bangunan yang telah ada sekarang, kata dia, tidak serta merta ditertibkan. Bangunan itu tetap bisa dimanfaatkan. Apabila ada yang melakukan perehaban atau pemugaran wajib mengikuti aturan yang ada. “Warga atau pun pegusaha yang berusaha di wilayah tersbut wajib menyediakan parkir agar tidak menggangu arus lalu lintas pada jalur umum,” sebutnya.

Pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan sosialisasi SE tersebut dan melakukan pengecekan bangunan. Ditegaskan, tim yang diturunkan tersebut juga memberikan pendampingan bagi warga maupun pengusaha untuk mengurus izin. “Yang kita utamakan saat ini adalah memberikan pendampingan bagi masyarakat meupun pelaku usaha untuk mengurus kelengkapan izinnya,” pungkasnya. (128)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini