Pandemi, Realisasi Pendapatan Anggaran Jembrana Melampaui Target

picsart 22 03 15 16 56 01 531
RAPAT PARIPURNA - Bupati Jembrana, I Nengah Tamba ketika menghadiri rapat paripurna DPRD Jembrana.

Negara, DENPOST.id

Meski pandemi Covid-19, realisasi pendapatan daerah tahun 2021 telah melampaui target.
Tahun anggaran 2021 pendapatan daerah sebesar Rp 1.067.493.801.610,35 atau mencapai  103,91% dari target sebesar Rp 1.027.358.983.079,26 .

Hal ini dikatakan Bupati Jembrana, I Nengah Tamba saat rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021/2022 bertempat , Selasa ( 15/3/2022) di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jembrana. Rapat mengagendakan Penjelasan Bupati Jembrana mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana Tahun Anggaran 2021.

Baca juga :  "Angunggah Santhi" Jadi Semangat Baru Kebangkitan Baladika Bali, Ajak Anggota Kedepankan Tri Hita Karana

Tamba mengakui masih ada beberapa target kinerja, baik program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal. Hal ini, kata Tamba, karena kondisi dan situasi yang terjadi selama Tahun 2021 akibat dampak dari Pandemi Covid-19.
Namun demikian, pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 secara umum menunjukkan trend yang baik.

Sedangkan  pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Baca juga :  Jelang Pilkel Serentak di Badung, Sekda Tekankan Penerapan Prokes

Pada sisi belanja, realisasi belanja daerah Tahun 2021 sebesar Rp 1.036.416.144.213,54 .
(atau 92,07%) dari yang dianggarkan.
Tamba juga mengaapresiasi keberhasilan dalam menuntaskan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 tak lepas dari peran bersama.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutarmi, turut membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Paripurna digelar sesuai  ketentuan pasal 71 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah tentang kewajiban Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD selambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Terkait Ranperda dari Komisi II yang disampaikan oleh Ketua Komisi II, I Ketut Suastika, menjelaskan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. (c/120)

Baca juga :  Ayo Berkunjung ke Bunut Bolong

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini