Buleleng Raih Peringkat Tiga Terbaik di Bali MCP Korsupgah Korupsi KPK RI 2021

picsart 22 03 18 18 49 28 092
HADIRI RAKOR - Wabup Sutjidra, saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Bali Tahun 2022, yang digelar di Gedung Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (18/3/2022), bersama Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna dan Sekretaris Daerah Buleleng, Gede Suyasa.

Singaraja, DENPOST.id

Pemerintah Kabupaten Buleleng, berhasil meraih peringkat tiga terbaik di Provinsi Bali untuk pencapaian Monitoring Center for Prevention Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (MCP Korsupgah) Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tahun 2021. Buleleng berhasil meraih angka 94,59 persen dan juga menempati posisi 14 terbaik nasional.

Apresiasi dan penghargaan diserahkan saat rapat koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Bali Tahun 2022, di Gedung Jaya Sabha, Jumat (18/3/2022). Rakor ini, dihadiri Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra; Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, dan Sekretaris Daerah Buleleng, Gede Suyasa.

Ditemui usai mengikuti rakor, Sutjidra menjelaskan raihan ini menjadi suatu upaya bersama untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Dengan raihan skor yang mencapai 94,59 persen, birokrasi di Buleleng dapat terus mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai dari sebuah integritas untuk mewujudkan good and clean governance. Jalannya pemerintahan tergolong sangat transparan dengan raihan dalam MCP Korsupgah Korupsi pada tahun 2021 ini. “Harapan dari arahan Ketua KPK RI, Bapak Firli Bahuri tadi bahwa nilai-nilai dan sikap yang menunjukkan integritas, transparansi dan akuntabel bisa terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan,” jelasnya.

Lebih lanjut Wakil Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini menyebutkan pencegahan tindak pidana korupsi secara terintegrasi ini dapat mewujudkan tujuan nasional. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, upaya-upaya bersama untuk pembangunan, khususnya di Kabupaten Buleleng bisa tercapai. Melalui MCP Korsupgah Korupsi KPK RI ini, di mana Buleleng mencapai angka di atas 90 persen, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa diraih. Pengurangan angka kemiskinan juga bisa dilakukan. “Kita terus bekerjakeras untuk itu. Sumber-sumber PAD akan terus digali tentunya dengan transparan dan akuntabel,” sebut Sutjidra.

Baca juga :  Masa Pandemi, 465 Prajurit TNI AD Dilantik

Sementara Sekda Suyasa mengungkapkan salah indikator dari MCP Korsupgah ini, yakni adanya unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang mandiri. Oleh karena itu, Pemkab Buleleng terus mendorong agar PBJ tersebut mandiri. Salah satunya dengan menambah Jabatan Fungsional (Jafung) PBJ. Setiap tahun akan terus diusulkan, sehingga ada penambahan Pejabat Fungsional PBJ. “Termasuk kami juga terus mengusulkan untuk formasi CPNS Jabatan Fungsional PBJ, sehingga nanti pada akhirnya akan terpenuhi semua kebutuhan untuk bisa menjadi PBJ yang mandiri,” ungkapnya.

Baca juga :  Lelang Jabatan Empat Kadis, Tujuh Kabag Ikut Tarung

Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Bali Tahun 2022, dipimpin Ketua KPK RI Firli Bahuri; Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Sekda Bali Dewa Made Indra. Dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Provinsi Bali, ketua DPRD dan sekda. (a/118)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini