Pemprov Kembali Berlakukan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor

sekdaku
BERI KETERANGAN - Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra didampingi Kepala Bapenda Bali I Made Santa (paling kiri) memberi keterangan pers mengenai relaksasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). (DenPost.id/wiradana)

Sumerta, DenPost

Menimbang dampak pandemi covid-19 terhadap ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, maka Gubernur Bali Wayan Koster kembali memberlakukan relaksasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Para penunggak pajak yang hendak membayar pajak tidak dikenai denda maupun bunga atas keterlambatannya. Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 14 Tahun 2022 yang mulai disosialisasikan oleh pemerintah.

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra melalui rapat bersama Pemprov, Polda Bali dan Jasa Raharja, pada Senin (4/4/2022) di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali mengatakan bagi warga yang belum membayar pajak bukan karena kesadarannya (mebayar pajak) yang rendah, tapi karena beban ekonomi akibat pandemi. Asumsi tersebut mengingat kondisi sebelum pandemic, tunggakan PKB tergolong wajar. “Maka dari itu Pak Gubernur mengambil kebijakan bagi masyarakat yang terbebani ekonomi sehingga belum dapat menunaikan kewajibannya, maka kami berikan keringanan,” sambung Sekda, yang saat itu didampingi Kepala Bapenda Bali I Made Santa.

Sekda berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Dia mengajak media massa di Bali agar mendukung untuk mensosialisasikan program pro-rakyat Pemprov Bali ini ke masyarakat luas.

Baca juga :  Dukung Ketahanan Pangan, Pertanian Layak Jadi Sektor Alternatif

Kepala Bapenda Bali Made Santa menambahkan relaksasai PKB ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sulit akibat pandemi. Hal ini sekaligus menjadi penghargaan bagi wajib pajak yang berkenan membayar pajak sebagai kewajiban warga negara Indonesia.

Mengenai wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu? Santa menyebut pemerintah sedang menyusun regulasi yang di dalamnya memberi penghargaan. “Pemerintah sedang menyusun peraturan daerah yang berkaitan pada Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Di dalamnya diatur reward (penghargaan) berimbang. Yang rajin bayar pajak (juga) diberi reward. Ini sedang disusun,” tandas Santa. (wir)

Baca juga :  Puluhan PPDN di Terminal Negara Diputar Balik

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini