Bupati Badung Juga Laporkan Bendesa Adat Ungasan ke Polda

giri
MELAPOR – Bupati Badung Giri Prasta saat mendatangi Polda Bali untuk melapor di Ditkrimum mengenai. kasus dugaan penyerobotan lahan dan tata ruang di Pantai Melasti, Ungasan, Kutsel, Senin (4/4/2022). (DenPost.id/wiadnyana)

Kereneng, DenPost

Niat Bupati Badung Nyoman Giri Prasta memperkarakan kasus dugaan penyerobotan lahan dan tata ruang di kawasan Pantai Melasti, Ungasan, Kuta Selatan (Kutsel), rupanya tak main-main. Setelah melayangkan laporan ke Polresta Denpasar, Giri Prasta mendatangi Polda Bali pada Senin (4/4/2022).

Didampingi sejumlah kuasa hukumnya, Bupati asal Pelaga, Petang, Badung, itu membuat laporan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Bali. “Kami membuat laporan atas dugaan pelanggaran Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP mengenai pemberian keterangan palsu dalam surat perjanjian atau akta autentik dan membuat surat yang isinya dipalsukan, dengan terlapor Bendesa Adat Ungasan Wayan Disel Astawa,” tegas Giri Prasta.

Menurut dia, pelanggaran yang dimaksud yakni penguasaan tanah negara tanpa izin. Di wilayah Paantai Melasti tercatat ada tujuh perjanjian pengelolaan tanah negara. Dari jumlah itu, enam sudah dibuatkan akta dan satu dengan perjanjian di bawah tangan. “Nilai pengelolaan itu mencapai Rp 40 miliar. Jumlah itu sudah ada buktinya. Kami hitung sesuai akta. Tujuan kami melapor agar dana transparan masuk ke mana, dan masyarakat desa dapat mengetahuinya, bukan hanya oknum atau kelompok,” tambah Giri Prasta.

Dia juga membeberkan bahwa isi salah satu akta tersebut yang dibawa pihaknya sebagai barang bukti. Pertama: perjanjian dengan Catamaran Beach Club. Dalam akta itu menyebutkan pihak pertama yakni Desa Adat Ungasan adalah pihak yang berhak menguasai secara hukum dan sah atas sebidang tanah ulayat desa dengan luas sekian. Kedua: perjanjian kerjasama di Melasti Beach (pantgai Melasti) yang dibuat menurut keterangan Disel Astawa berbunyi: dalam hal ini adalah bertindak poin A untuk diri sendiri, poin B selaku Kelian Desa Adat Ungasan berdasarkan keputusan Bendesa Madya Kabupaten Badung.

Baca juga :  Selesai Nonton Trek-trekan, Kaki Pelajar Patah, Diduga Diinjak Polisi

Giri Prasta juga menilai akta tersebut keliru. Dia mempertanyakan dasar poin atau keterangan Disel yakni untuk diri sendiri yang tertuang dalam perjanjian. Termasuk pembuatan akta terhadap lahan sempadan pantai yang merupakan tanah negara, yang perlu dengan landasan serta perizinan tepat melalui pemerintah daerah, meski mengatasnamakan desa adat. “Melihat otonomi daerah itu kan kewenangannya di pemerintah daerah. Berkenaan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 pengelolaan daratan itu adalah kabupaten atau kota,” bebernya.

Baca juga :  71 GEPENG ASAL KARANGASEM DICIDUK

Ditanya apakah ada motif lain melayangkan laporan itu, Giri Prasta mengaku bukan bermotif politik, melainkan murni persoalan ketata-negaraan yang perlu ditegakkan. “Saya beri contoh Bendesa Tanjung Benoa, dia juga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Tapi kalau dia  melaksanakan kewenangan sesuai prosedur, ya kami pasti bantu. Jadi tidak ada kepentingan politik, sehingga ini murni adalah ketata-negaraan,” pungkasnya.

Sedangkan Dirreskrimum Polda Bali Kombes Surawan mengatakan bahwa memang benar pihaknya menerima laporan dari Pemkab Badung. Laporan yang diterima hanya terkait Pasal 266 KUHP tentang dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik. “Perjanjian kerjasama dibuat notaris antara Desa Adat (Ungasan) dengan pengusaha. Bukti yang dibawa sudah lengkap: ada tujuh akta perjanjian. Jadi tidak ada perjanjian di bawah tangan yang disebutkan karena semua sudah berbentuk akta yang dibuat notaris. Maka dari itu, kami terima atas tuduhan Pasal 266 KUHP,” terangnya.

Baca juga :  Mahasiswi Tewas Ditabrak Truk di Depan RSUD Klungkung

Kombes Surawan juga mempertimbangkan legal standing Pemkab Badung mengenai  pengawasan wilayah yakni lahan atau sempadan pantai yang disebutkan sebagai kawasan tanah negara. “Setelah ini dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan, serta melengkapi dokumen. Kemudian memanggil pelapor, terlapor dan siapa pun yang terlibat, termasuk memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN). Itu itu untuk membuktikan status tanah dalam perjanjian apakah sebagai tanah negara atau memang milik desa adat?,” tandasnya. (yan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini