Penggajian Tiga Oknum Pegawai Nakal di Bangli Dihentikan

picsart 22 04 05 16 14 23 019
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Data Manusia Kabupaten Bangli, I Kadek Mahendara Putra

Bangli, DENPOST.id

Tiga orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Bangli mulai Januari 2022 tak mendapat gaji. Hal tersebut lantaran penggajian terhadap ketiga oknum pegawai tersebut memang sudah dihentikan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Data Manusia Kabupaten Bangli, I Kadek Mahendara Putra, Selasa (5/4/2022) mengungkapkan, ketiga oknum pegawai yang dimaksud telah dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Menurut Mahendra, mereka dikategorikan sebagai pegawai nakal yang mangkir dari tugas. Selain karena tak pernah ngantor bertahun-tahun, ada pula karena tersangkut kasus narkoba. “Satu orang karena melakukan tidak pidana/penyelewengan yang berupa tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan 1. Dua orang lagi karena memang tidak pernah ngantor bertahun-tahun,” bebernya.

Baca juga :  253 Napi di Bangli Terima Remisi Idul Fitri

Dikatakan pula, pemecatan ketiganya sesuai keputusan Bupati Bangli tanggal 3 September 2021. “Ada proses pengajuannya untuk disetujui pusat, barulah gajinya dihentikan mulai Januari 2022 lalu,”ujarnya.

Mahardika menjelaskan, sebelum dipecat terhadap ketiga oknum ASN tersebut sudah dilakukan pemanggilan secara resmi sebanyak tiga kali. Pertama dari OPD masing-masing, kemudian berposes dilanjutkan pihak BKPAD. “Pemanggilan pertama dilakukan dari masing-masing OPD. Kemudian berproses, dari sana disampaikan ke BKPAD. Dilanjutkan disiplin pegawai lalu direkomendasikan ke Bupati selaku BPK,” jelasnya.

Baca juga :  Jadi Dewan Pembina PBMB, Bupati Bangli Teken Piagam Bangli

Sementara itu, dari hukum dispilin pegawai, secara umum ada beberapa alasan Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat. Rinciannya, melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Baca juga :  Tangkal Corona, Desa Kedisan Batasi Operasional Warung

Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugas secara tidak sah terus menerus selama 6 bulan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tersebut ditetapkan berlaku mulai tanggal penghentian pembayaran gajinya.(128)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini