Pungutan Retribusi Wisatawan di Nusa Penida “Dobel”, Satpol PP Cek Indikasi Pungli

picsart 22 04 05 18 16 55 319
RETRIBUSI - Karcis retribusi yang dipungut di Nusa Penida.

Semarapura, DENPOST.id

Pemkab Klungkung mulai 1 April 2022, kembali mengefektifkan retribusi bagi wisatawan yang masuk ke Kawasan Nusa Penida. Mengacu pada ketentuan, wisatawan sejatinya cukup hanya dikenai retribusi di satu titik saja. Namun, belakangan beredar video di medsos yang menayangkan wisatawan lagi dipungut retribusi di lokasi berbeda.

Dalam video tersebut, terlihat seorang wisatawan domestik yang mengeluh kala saat akan memasuki objek wisata The Diamond Hills dan dia dikenai retribusi Rp10 ribu. Padahal, sebelumnya wisatawan tersebut sudah dipungut retribusi resmi oleh pemda sebesar Rp25 ribu.

Sesuai informasi yang diketahuinya, jika sudah membayar retribusi resmi maka wisatawan bisa masuk ke semua objek wisata tanpa harus membayar retribusi lagi. Menindaklanjuti persoalan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Klungkung, AA Gede Putra Wedana, Selasa (5/4/2022), mengatakan pihaknya hanyalah melaksanakan ketentuan daerah. Yang mana, dalam hal ini mengacu pada pasal 8 peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 30 tahun 2013 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

“Kami hanya laksanakan ketentuan daerah. Sejalan dibukanya pariwisata. Kalau kita tidak laksanakan tentu akan jadi temuan. Baik oleh BPKP ataupun BPK,” ujarnya.

Baca juga :  Setahun Tugas di Papua, Lima Anggota TNI Ditarik ke Kodim 1610/ Klungkung

Namun bila dalam pelaksanaanya rupanya terjadi tumpang tindih, dalam hal ini ada wisatawan yang dikenai retribusi lagi di luar retribusi resmi dari pemda, maka Putra Wedana memastikan bahwa hal itu tidak diperbolehkan.

Mantan Camat Dawan ini menyinggung apakah pengelola objek wisata yang mengenai pungutan tersebut sudah berizin atau belum. “Jika objek yang ‘dijual’ adalah fasilitas umum, seperti keindahan alam maka berdasarkan ketentuan hal itu tidak bisa dikenai pungutan,” ungkapnya.

Selain itu Bupati Klungkung juga sudah menerbitkan surat edaran pada tahun 2019. Yang mana, dalam SE tersebut menyebutkan jika retribusi wisatawan masuk Kawasan Nusa Penida diefektifkan lagi, maka secara otomatis tidak ada lagi pungutan-pungutan lain oleh masyarakat kepada wisatawan.
“Persoalan ini harus dicermati dengan baik. Sehingga tidak mencoreng atau berdampak buruk terhadap citra pariwisata di Nusa Penida, “ katanya.

Baca juga :  Vaksinasi Difabel di Getakan Sasar 47 Jiwa

Terkait persoalan ini, Putra Wedana juga mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan tim Yustisi dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Klungkung. Mengingat, Satpol PP adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam penegakan perda. Sedangkan pihaknya di Dinas Pariwisata hanya melaksanakan tugas pungut retribusi di Nusa Penida sesuai Perda.

“Sebenarnya ketika ada begitu (pungutan di luar ketentuan perda-red) bukan tugas kami di Dispar. Laporan ini sudah kami tindak lanjuti dengan Satpol PP. Kalau soal izin di perizinan yang tentukan,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Klungkung, I Made Sudiarkajaya ketika dikonfirmasi mengatakan sejauh ini sesuai data tidak ada akomodasi berizin atas nama Diamond Hills, seperti yang tercantum dalam karcis penarikan retribusi tersebut. “Tidak ada juga jenis perizinan masuk kawasan (seperti yang tercantum dalam karcis-red),” ungkap Sudiarkajaya

Baca juga :  Usai Divaksin, Nakes Alami Pusing-pusing

Kasatpol PP dan Damkar Klungkung, I Putu Suarta mengungkapkan mengenai persoalan ini pihaknya segera akan menurunkan tim ke lokasi. Karena sejauh ini, pihaknya belum mengetahui pasti apakah area tersebut milik pribadi atau bukan. “Kita kan belum tahu yang dipungut itu apa. Ada saya dengar itu area pribadi. Kita belum tahu pastinya. Kalau itu area pribadi, apa saja yang ‘dijual’ di sana. Apa view-nya milik publik atau bagaimana. Kita nanti akan turun ke lapangan bersama-sama tim. Lihat situasi di sana, nanti kita putuskan,” katanya.

Selain memastikan kondisi di lapangan, Suarta juga akan melakukan pembinaan kepada masyarakat, yakni untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar (pungli). “Kita beri pembinaan dalam artian agar tidak ada pungli. Karena akan ada dampak hukum. Kalau ada wisatawan datang, pemerintah sudah pungut retribusi lalu masyarakat pungut lagi, kan memberatkan wisatawan,” ujar Suarta. (119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini