Rumah Mantan Bendesa dan Mantan Ketua LPD Gulingan Digeledah Polisi

geledah
GELEDAH RUMAH - Satreskrim Polres Badung saat menggeledah rumah mantan Ketua LPD Desa Adat Gulingan, Ketut Rai Darta, di Banjar Munggu, Desa Gulingan, Mengwi, Badung, Senin (4/4/2022). (DenPost.id/ist)

Mengwi, DenPost

Satreskrim Polres Badung menggeledah rumah mantan Bendesa Adat Gulingan dan mantan Ketua LPD Gulingan, Mengwi, Badung. Penggeledahan tersebut untuk mencari bukti dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan dana LPD Gulingan dengan kerugian lebih dari Rp 30 miliar.

Kasat Reskrim Polres Badung AKP I Putu Ika Prabawa, Selasa (5/4/2022), mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan pada Senin (4/4/2022) sekitar pukul 14.30. Lokasi penggeledahan pertama di rumah I Nyoman Dhanu (alm.) yang mantan Bendesa Adat Gulingan di Banjar Angkeb Canging, Gulingan, Mengwi. Penggeledahan berikutnya di rumah tersangka Ketut Rai Darta. Dia adalah mantan Ketua LPD Desa Adat Gulingan yang beralamat di Banjar Munggu, Desa Gulingan, Mengwi, Badung.

“Pengeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti-bukti yang ada hubungannya dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana LPD Desa Adat Gulingan,” beber Ika.

Mantan Kanit Reskrim Polsek Kuta ini mengungkapkan bahwa dari penggeledahan tersebut, pihaknya mengamankan puluhan dokumen dan bukti pengiriman uang, termasuk sertifikat tanah. Bukti-bukti tersebut kemudian diboyong ke Polres Badung untuk proses berikutnya.

Baca juga :  Di Badung, Puluhan Pekerja Pariwisata Mulai Di-PHK

Sebelumnya diberitakan bahwa mantan Ketua LPD Desa Adat Gulingan Rai Darta (RD) ditetapkan menjadi tersangka kasus tipikor. Hal tersebut dibenarkan Kasi Humas Polres Badung Iptu Ketut Sudana. “Ketuanya berinisial RD sudah menjadi tersangka terkait dugaan kasus korupsi. RD menyandang status tersangka sejak 10 Februari 2022,” tegasnya.

Hasil pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara, kerugian yang terjadi di LPD Desa Adat Gulingan mencapai Rp 30.922.440.294. “Penyidikan ini memerlukan proses panjang. Awalnya kasus ini diadukan oleh nasabah LPD Gulingan ke Polres Badung tahun 2021. Pengaduan itu dilakukan karena nasabah tidak bisa menarik uang tabungannya di LPD tersebut,” tegas Iptu Sudana.

Menerima aduan tersebut, pada Mei 2021 Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Badung melakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan itu ditemukan kasus dugaan tipikor keuangan LPD Gulingan yang dilakukan oleh RD selaku Kepala LPD. Berdasarkan hasil audit, ditemukanlah kerugian sebesar Rp 30.922.440.294.

Baca juga :  Baleg Angkat Bicara Soal Corona

Kemudian pada 25 Oktober 2021, Polres Badung melakukan gelar perkara dan menaikkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sekitar 39 saksi diperiksa, selain saksi ahli dan saksi terlapor. Penyidik berusaha mengungkap modus tersangka melakukan tipikor di LPD Gulingan. Hingga akhirnya diketahui sejumlah fakta penyebab timbulnya kerugian  seperti kredit fiktif yang dibuat oleh RD. Juga ada deposito yang dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah.

Selain itu, menurut Sudana, terdapat beberapa kelemahan mengenai pengelolaan keuangan LPD sehingga mudah terjadi tindak pidana. Beberapa di antaranya LPD sudah memiliki daftar nominatif pinjaman, namun daftar nominatif pinjaman  pada sistem dengan di neraca berbeda. Terdapat selisih antara daftar nominatif kredit di sistem neraca.

Menurut Sudana, LPD Gulingan tidak memiliki kebijakan tertulis terkait SOP  pemberian pinjaman. LPD juga tidak  memiliki kebijakan mengenai  persyaratan dokumen kredit (seperti KTP dan KK), tidak melakukan analisis kredit, tidak menyertakan hasil rapat komite kredit, tidak menyertakan dokumentasi berupa foto atas  jaminan, dan tidak menyertakan bukti cek jaminan ke lapangan. “LPD Gulingan pun belum memiliki kebijakan dan prosedur restrukturisasi pinjaman yang disetujui oleh paruman desa dan disahkan oleh bendesa,” beber Sudana.

Baca juga :  Sabtu Malam, Lampu Bandara Padam Sejam

Dia juga mengungkapkan, LPD belum memiliki  SOP atas pinjaman macet dan aset yang diambil-alih. Dalam memberikan kredit, LPD sudah dilengkapi dengan syarat permohonan kredit, namun belum dilengkapi syarat dokumen yang harus disertakan dalam permohonan. “Berdasarkan fakta-fakta dan temuan kerugian tersebut, Polres Badung melakukan gelar perkara pada 10 Februari 2022. Hasil gelar perkara itu, penyidik meningkatkan status RD menjadi tersangka sesuai pasal primer Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18, subsider Pasal 3 jo Pasal 18 dan/atau Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999. Meski ditetapkan menjadi tersangka, namun RD tidak ditahan,” tandas Sudana. (yan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini