Kejari Buleleng Beri Bantuan Hukum untuk Permasalahan Tunggakan BPJS

picsart 22 04 22 20 11 47 419
BANTUAN HUKUM - Kejari Buleleng, saat melakukan pemberian bantuan hukum non litigasi kepada BPJS Kesehatan Buleleng, terkait permasalahan tunggakan iuran jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, Jumat (22/4/2022).

Singaraja, DENPOST.id

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Buleleng, I Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika, SH., melakukan pemberian bantuan hukum non litigasi kepada BPJS Kesehatan Buleleng, terkait permasalahan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan, oleh beberapa perusahaan di bidang pariwisata di Kabupaten Buleleng, Jumat (22/4/2022), di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng.

Kegiatan ini, dihadiri Kasi Datun beserta staf Datun Kejaksaan Negeri Buleleng, petugas pemerikasa BPJS Kesehatan, serta perwakilan perusahaan-perusahaan bidang kepariwisataan di Kabupaten Buleleng.

“Kejaksaan Negeri Buleleng mewakili pemerintah dalam setiap tindakan penyelesaian sengketa hukum, baik non litigasi maupun litigasi (dikuatkan dengan adanya MoU dengan BPJS Kesehatan), dengan surat panggilan telah memanggil para pihak terkait masalah tunggakan iuran BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Selanjutnya dalam kegiatan tersebut, petugas pemeriksa BPJS Kesehatan membahas mengenai penyelesaian permasalahan tunggakan kepada BPJS Kesehatan, yakni penyelesaian sengketa hukum tunggakan iuran jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Di mana, tujuan pembayaran iuran adalah dalam rangka penyelamatan keuangan negara.

Baca juga :  Antisipasi Kedatangan Arus Balik, Puskesmas Buleleng I Jadi Rujukan Rapid Test Gratis

“Hasil yang diperoleh dari kegiatan non litigasi tersebut, adalah adanya kesepakatan para pengusaha dan BPJS Kesehatan untuk penyelesaian secara non litigasi, sehingga tidak sampai pada penyelesaian litigasi. Dengan surat kuasa khusus dari BPJS Kesehatan kepada Kejaksaan Negeri Buleleng, maka diharapkan bidang Datun dapat membantu dalam proses negosiasi para pihak yang menunggak dengan pihak BPJS Kesehatan untuk peyelesaian kewajibannya,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu owner/pemilik dari Ciliks Beach Garden di Air Sanih, Made Sukresna meminta keringanan dikarenakan tidak bisa membayar tunggakan akibat Covid-19. “Pihak Ciliks Beach Garden sebenarnya tidak ingin melawan hukum, jika dilihat secara obyektif keadaan Ciliks Beach Garden lebih baik membayar biaya kerusakan Ciliks Beach Garden daripada iuran tersebut,” ungkapnya.

Baca juga :  Seorang Pedagang di Sulahan Tewas Gantung Diri

Dia berharap agar bisa dibantu untuk seringan-ringannya untuk saat ini. Hal senada juga diungkapkan perwakilan pengusaha lainnya, karena target marketnya adalah tamu dari luar Bali atau wisatawan asing, jadi sangat susah untuk mendapatkan pemasukan masa pandemi Covid-19 ini.

Atas keluhan tersebut, BPJS Kesehatan memberikan upaya-upaya menyelesaikan tunggakan dengan cara negosiasi. (118)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini