Disiplinkan Pengembang, Disperkimta Buleleng Rancang Perda

picsart 22 04 24 14 07 22 484
Kadis Perkimta Kabupaten Buleleng, Ni Nyoman Surattini ST.

Singaraja, DENPOST.id

Sebagai dasar hukum dalam mendisiplinkan pengembang yang tidak menyerahkan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU), Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kabupaten Buleleng, mulai merancang peraturan daerah (Perda) Penyelenggaraan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PPKP).

“Tahun ini kita sudah selesai menyusun draf PPKP, di antaranya ada bab serah terima PSU. Ketika sudah selesai perdanya, ini yang akan menjadi dasar hukum untuk lebih pasti turun ke lapangan,” ucap Kadis Perkimta Kabupaten Buleleng, Ni Nyoman Surattini, ST., Minggu (24/4/2022).

Baca juga :  Ngaku Kerja di Kapal Pesiar, Pemuda Menghilang

Surattini menjelaskan pada dasarnya penyerahan PSU itu adalah keaktifan dari pengembang itu sendiri. Pihaknya hanya mensupport dan meminta pengembang untuk menyerahkan PSU-nya. Jika pengembang sudah mau menyerahkan, otomatis pemeliharaan PSU sudah dibebankan kepada pemerintah.

“Ketika ada kerusakan, kita bisa langsung perbaiki. Pemerintah diuntungkan karena dapat melayani masyarakat dan pengembang tidak dibebankan lagi dalam pemeliharaan setelah menyerahkan PSU-nya,” jelasnya.

Sampai tahun 2022 ini terdapat 138 pengembang yang terdata di perijinan dan Dinas Perkimta Buleleng baru berhasil mendata 23 pengembang dari 138 karena terkendala suatu hal. Dari 23 pengembang itu, ditemukan beberapa permasalahan belum menyerahkan PSU, di antaranya administrasi belum lengkap, rumah belum terjual semua karena situasi pandemi dan lainnya.

Baca juga :  Komitmen Lindungi CPMI, BPJS Ketenagakerjaan Beri Program Khusus

“Itu kendala kami dilapangan. Karena itu, pengembang tidak akan membangun PSU jika semua unit rumah belum terjual,” imbuhnya. (118)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini