Mangupura, DENPOST.id
Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung untuk mewujudkan proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang sudah dirancang dari dulu. Mulai dari pengusulan agar proyek tersebut, menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Bahkan, Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), memberikan skema agar proyek tersebut dilaksanakan dengan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta tetap optimis akan proyek tersebut. Bahkan jika tidak diberikan lampu hijau oleh pusat, dirinya akan melakukan pembebasan lahan sendiri secara bertahap. “Untuk proyek jalan lingkar selatan, kita upayakan sepenuhnya. Jadi pembebasan lahan akan kita lakukan terlebih dulu,” ujarnya, diwawancarai belum lama ini.
Pada pembebasan lahan, dirinya akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bahkan setelah lahan sudah bebas, baru dilakukan program pembangunan selanjutnya. “Untuk pembangunan mungkin kita bekerjasama dengan pihak lain. Bahkan nanti tetap akan kita sampaikan ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Pihaknya pun mengaku untuk pembangunan bisa dilakukan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Kan ada bantuan DAK dari pusat, misalkan dana itu bisa digunakan untuk sekian kilometer pengaspalan. Kita kan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Coba saja tidak terjadi pandemi Covid-19, pasti sudah selesai,” ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso datang ke Badung atas perintah Kemenkeu terkait kendala proyek JLS. Diakui pembebasan lahan belum berjalan mulus lantaran APBD Badung anjlok akibat pandemi Covid-19. Langkah-langkah yang akan dilakukan, yakni market sounding agar biaya pembebasan lahan tersebut dijadikan satu dengan biaya investasi.
Kendati demikian, dirinya mengaku, saat ini belum bisa proyek JLS dijadikan PSN, bahkan dirinya menyarankan untuk menggandeng pihak ke tiga. “Jadi, kita coba berikan pada pihak ke tiga. Banyak investor yang berminat, sehingga lelangnya kompetitif,” katanya
Dana sebesar Rp800 miliar dari pembebasan lahan sebutnya, tidak semua dibayarkan investor. Namun akan ada beberapa persen yang harus ditalangi pemerintah. Pihaknya mencontohkan di tol Gilimanuk yang sekitar 20 persen ditalangi pemerintah.
Diharapkan proyek tersebut masih bisa dilanjutkan, namun harus bersama-sama mencari cara yang paling memungkinkan. “Sepertinya kita semua tahu APBN bebannya semakin banyak setelah pandemi. Coba kejar dana pembebasan lahan dari lembaga-lembaga untuk membantu proyek JLS. Tol ini kompetisinya semakin tinggi, pilihannya adalah kita harus lebih kreatif mencoba mengukur investor melihat Bali seperti apa. Semoga ada uang di situ sesuai skema market sounding,” imbuhnya. (115)
