Doktor Togar Situmorang: Obligasi Sejalan dengan ‘’Nangun Sat Kerti Loka Bali’’.

togarku
RAIH DOKTOR - Togar Situmorang setelah meraih gelar doktor, Kamis (28/4/2022)

Denpasar, DenPost.id

Advokat senior Togar Situmorang akhirnya berhasil meraih gelar doktor ahli hukum setelah  memperdalam ilmu di Fakultas Hukum (FH) Unud, Denpasar. Pemaparan desertasi dan pengkuhannya digelar di aula FH Unud, Denpasar, Kamis (28/4/2022). Togar, di hadapan tim penguji yang terdiri atas sejumlah profesor dan doktor, tampak percaya diri hingga dia akhirnya dinyatakan meraih predikat memuaskan.

Ditanya mengenai gelar doktornya ini, Togar Situmorang mengatakan bahwa dia tak berhenti belajar karena ilmu hukum terus berkembang sesuai kemajuan zaman dan masyarakat. Jika kita tidak meng-upgrade ilmu hukum dan hanya pada S1, maka kurang bisa mumpuni dan mampu mengimbangi kemajuan masyarakat. Untuk diketahui, bidang hukum saat ini, tak hanya pidana biasa, namun ada pidana istimewa atau luar biasa. Nah untuk memperdalam pemahaman ilmu tersebut, kita harus mendapat bekal dari ilmu akademis, tak hanya terbatas pada ilmu hukum biasa. ‘’Itu intinya kita perlu menimba ilmu hingga mampu meraih doktor,’’ tegasnya.

Menurut dia,  ilmu hukum mengikuti zaman, sehingga setiap orang harus tahu, memahami, sadar, dan jangan sampai melanggar hukum. Atau kita jangan pula sampai tertinggal dari kemajuan hukum modern. Togar bertekad bahwa gelar doktor ahli hukum yang diraih saat ini bukan membuatnya sombong, angkuh atau lupa daratan. ‘’Gelar doktor ini justru saya persembahkan untuk mengabdi bagi masyarakat di Pulau Bali khususnya, dan Indonesia tercinta ini pada umumnya. Doktor merupakan gelar tertinggai di dunia pendidikan di Indonesia. Selain ada S1, S2, kan ada juga S3, namun tidak ada S4 atau S5,’’ bebernya.

Dengan gelar doktor pula, tambah Togar, kita harus tetap rendah hati. Gelar doktor ilmu hukum merupakan pencapaian saja, bukan untuk riak-riak atau menonjolkan diri. ‘’Itu yang perlu diutamakan,’’ tegasnya.

Baca juga :  Demo Mahasiswa Papua di Renon Dihalau Pecalang

Togar berjanji akan mempergunakan ilmu hukum ini dengan cara berbagi ke masyarakat yang membutuhkan, terutama di bidang advokat. Dia tetap membantu siapa saja dengan ilmiuhukum yang diperolehnya di Kampus Unud agar berguna untuk masyarakat luas. ‘’Jangan sampai masyarakat terjerat hukum, terutama hukum modern seperti kejahatan transaksional atau internasional. Warga kita tidak tahu itu, sehingga harus kita edukasi,’’ tambahnya.

Mengenai desertainya yang sengaja memilih obligasi, Togar mengatakan atas dasar situasi negara kita yang prihatin dengan kasus covid-19. Akibatnya, dana yang ada semua tersedot untuk mengatasi pandemi ini agar masyarakat selamat dan sehat. Mau tidak mau, kita harus punya terobosan salah satunya obligasi daerah. Hal ini sejalan dengan visi Pemprov Bali yakni ‘’Nangun Sat Kerti Loka Bali’’. Dalam hal ini obligasi Pemprov Bali bisa mengajak masyarakat setempat untuk ikut memiliki saham atau membeli obligasi. Dana-dana yang terkumpul dari masyarakat ini kemudian dipakai menopang pembangunan di Pulau Dewata. ‘’Ini terobosan bagus daripada para investor yang menanam modal di Bali ternyata bodong atau membawa uang-uang kabur keluar, tidak bermanfaat bagi masyarakat Bali. Kita jangan sampai dibodohi,’’ bebernya.

Baca juga :  Episentrum Baru di Badung dan Denpasar Bakal Dirapid Massal

Dengan investasi yang bernama obligasi, pemerintah Bali menggugah dan menyadarkan masyarakat untuk membangun daerah dengan membeli saham secara gotong royong. Uang mereka akan aman karena dijamin, dan tiap bulan atau tahun mendapat deviden atau keuntungan. Hal itu karena ada proteksi yang aman dan nyaman.

Di bagian lain perputaran ekonomi otomatis akan semakin kuat karena pemerintah dan masyarakat berkerjasama. ‘’Saling menjaga dan sama-sama membangun untuk kemajuan. Ini kan budaya Bali yang cocok untuk membangun daerah. Dengan obligasi Pemda Bali, otomatis pihak luar negeri juga berminat membeli obligasi, sehingga ekonomi kita makin kuat. Di samping itu Bali tak akan tergantung lagi pada pariwisata semata. ‘’Walau pariwisata sepi, kan masih ada obligasi yang kuat,’’ ungkapnya.

Baca juga :  Omed-omedan di Banjar Kaja Sesetan Tetap Digelar

Mengenai daerah yang telah menerapkan obligasi, Togar mengatakan yakni DKI Jakarta dan Jabar. Di samping itu negara kita punya yang bernama Obligasi Republik Indonesia (ORI). ‘’Kalau DKI dan Jabar punya, kenapa Bali tidak punya? Padahal itu sangat membantu pembangunan daerah. Untuk itu saya akan usul ke Bapak Gubernur Bali Wayan Koster. Semoga beliau dan pemegang kebijakan setuju. Potensi kita sangat banyak seperti jalan tol, pelabuhan laut, bahkan bisa pelabuhan udara,’’ paparnya.

Dia pun menyebut bahwa obligasi bukan gambling (peruntungan) tapi nyata dan pasti. ‘’Dana masyarakat terjamin atau tidak akan hilang seperti investasi bodong yang marak belakangan ini,’’ tegas pria berdarah Batak kelahiran Jakarta, pada 18 Agustus 1966 ini. (yad)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini