Komisi II DPRD Klungkung Minta Pengeruk Segera Urus UKP-UPL

picsart 22 05 10 17 25 27 279
Ketua Komisi II DPRD Klungkung, I Nengah Ariyanta.

Semarapura, DENPOST.id

Komisi II DPRD Klungkung, mulai menindaklanjuti persoalan pengerukan bukit yang semakin marak terjadi di Kecamatan Dawan. Pada, Selasa (10/5/2022), dipimpin I Nengah Ariyanta, Komisi II DPRD menggelar rapat kerja membahas hal itu, dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Perhubungan dan Dinas PU. Termasuk juga dengan Satpol PP dan Damkar Klungkung.

Dari rapat kerja tersebut, terungkap kalau ada 15 titik pengerukan lahan di Kecamatan Dawan. Hanya saja baru tiga pengusaha yang baru mengurus dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan -Upaya Pemantauan Lingkungan Amdal (UKL-UPL). Sementara aktivitas pengerukan bukit terus berlanjut.

Baca juga :  Lahan Terkikis Abrasi, Petani Garam Kusamba Sulit Berproduksi

“Sesuai ketentuan, aktivitas pengerukan setidaknya mengantongi Amdal atau minimal UKL-UPL. Namun, dari 15 lokasi belum ada yang mengantongi itu semua. Hanya ada tiga (pengeruk) yang baru memproses UKP-UPL ke DLHP,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Klungkung, I Nengah Ariyanta.

Menurut politisi asal Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan ini, dirinya di Komisi II DPRD sudah beberapa kali melakukan observasi lapangan ke lokasi pengerukan. Observasi ini dilakukan karena ada keluhan masyarakat. Terutama terkait rusaknya beberapa akses jalan yang dilewati truck pengangkut material kerukan. Termasuk masalah lingkungan yang berpotensi muncul dampak dari aktivitas pengerukan.

Baca juga :  PKB XLIV Tahun 2020, Mendagri Sebut Momen Penting Kembalinya Ekonomi dan Pariwisata Bali

“Dengan adanya persoalan ini, kami berharap agar pemilik maupun pengusaha tetap mengikuti aturan yang ada. Kita juga tidak ada melarang justru kita mendukung ada pembangunan. Tapi harus ikuti prosedur yang ada seperti mencari UKL-UPL,” katanya. (119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini