Ribuan Warga Klungkung Nunggak Iuran, BPJS Kesehatan Siapkan Rehab

picsart 22 05 12 17 20 08 201
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Elly Widiani

Semarapura, DENPOST.id

Pandemi Covid-19 yang telah berjalan dua tahun betul- betul berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dari angka tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Mandiri di Kabupaten Klungkung. Hingga April 2022, jumlah tunggakan sebanyak 7.982 orang dengan total sekitar Rp 7,7 Miliar lebih.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Elly Widiani, Kamis (12/5/2022) mengatakan, peserta yang paling banyak menunggak pembayaran iuran adalah peserta yang berada di kelas tiga sebanyak 4.234 orang. Disusul peserta di kelas dua sebanyak 2.091 orang dan kelas satu sebanyak 1.657 orang. Selain itu, ada juga 39 badan usaha di Klungkung yang menunggak iuran dengan total sekitar Rp 181 juta lebih.

Baca juga :  Kapolsek Nusa Penida Diganti Kapolsek Tegalalang

“Mereka atau peserta yang menunggak iuran ini tidak hanya karena alasan pandemi Covid-19, namun juga karena ada yang lupa,” ungkap Elly Widiani.

Untuk mengatasi tunggakan tersebut, Elyy Widiani mengatakan kalau BPJS Kesehatan sudah berupaya memberi solusi melalui program Rehab (Rencana Pembayaran Iuran Bertahap). Program ini memberikan kesempatan dan keringanan bagi para peserta PBPU dan BP Mandiri untuk membayar tunggakan iuran dengan cara dicicil. Bagi peserta yang mempunyai tunggakan lebih dari 3 bulan diberi keringanan dengan membayar secara bertahap mulai dari 4-24 bulan lamanya. Selama proses pelunasan bertahap tersebut, maka kepesertaan BPJS Kesehatan belum dapat diaktifkan.

Baca juga :  Simpan Masker di Atas Meja, Lima Pelanggar Prokes Ditindak

“Pemanfaatan program Rehab oleh peserta dapat dilakukan melalui BPJS Kesehatan Care Center 165 dan aplikasi Mobile JKN. Sejak diluncurkan, saat ini sudah ada 100-an peserta di Klungkung yang sudah daftar program Rehab ini. Jumlah itu tentu masih sangat kecil dibandingkan total penunggak yang mencapai 7 ribu lebih.  Banyak yang belum daftar program ini,  karena belum tahu,” katanya.

Ditanya soal tunggakan dari badan usaha, Elly Widiani mengaku sudah berupaya untuk melakukan penelusuran ke lapangan. Rupanya, badan usaha yang memiliki “utang” iuran tersebut didominasi oleh badan usaha kecil. Selain itu, ada pula badan usaha yang memang sudah tutup atau tidak beroperasi. Sementara rata-rata tunggakan setiap badan usaha mencapai Rp 4 jutaan.

Baca juga :  Suwirta Minta Perbekel Proaktif Jalin Komunikasi Dengan Desa Adat

“Kita sudah lakukan kunjungan ke lapangan, kita beri edukasi. Tapi banyak juga yang tidak jelas badan usahanya.  Dicari tidak ada, ada juga yang sudah tutup. Kalau memang sudah tutup, maka bisa kita close tunggakannya, tapi kalau masih beroperasi, wajib bayar karena ada pekerja yang tidak mendapatkan haknya,” jelas Elly Widiani seraya mengatakan sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Tenaga Kerja Klungkung terkait persoalan tersebut. (119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini