DIREKTUR Utama (Dirut) BPD Bali Nyoman Sudharma, S,.H., M.H., rupanya tak mau ketinggalan teknologi dibanding kalangan perbankan lain di Tanah Air. Karena itulah dia terus berinovasi, sehingga bank yang dipimpinnya tetap diminati masyarakat di Pulau Dewata. Hal ini sesuai dengan tagline-nya ‘’Transfromasi Tiada Henti’’.
Serangkaian dengan HUT ke-60 BPD Bali pada 5 Juni 2022, Sudharma menyebut transpormasi harus terus digulirkan sejalan dengan program Pemporv Bali yakni Ekonomi Kerthi Bali. Menurut dia, di sektor perbankan saat ini berjalan transformasi digital, SDM, dan produk lain. Hal tersebut selaras sengan corporate plan (blue print) BPD Bali lima tahun ke depan. Pihaknya fokus pada UMKM, karena salah satu kekuatan Bali ada di sana. BPD juga memerankan diri sebagai lembaga yang memberi kontribusi peningkatan kapasitas perkomian dan ikut berperan memulihkan ekonomi Pulau Dewata. ‘’BPD Bali tentu membuat layanan yang lebih fleksibel dan kami sedang dalam proses perizinan di regulator (BI dan OJK). Untuk di BI mengenai uang elektronik BaliPay dan OJK tentang izin untuk membuka rekening baru secara online. Dengan demikian, warga yang ingin membuka rekening tak harus ke bank lagi, tapi bisa lewat online (on boarding). BaliPay adalah sejenis uang elektronik seperti Gopay. BPD Bali mendapat izin seperti itu lantaran tergantung pada demografi setempat, serta berupaya menggarap segmen milenial. Uang elektronik ini bisa dengan mudah dibelanjakan, terlebih BPD telah mendapat izin QRIS. Transaksi non-tunai pun lebih banyak lagi. BPD sudah berpengalaman di QRIS dan diudit oleh auditor eksternal yang independen.
Mengenai tagline ‘’Transformasi Tiada Henti’’, Sudharma menyebut bahwa BPD Bali harus belajar banyak dari pengalaman saat pandemi covid-19, terutama menjaga jarak. Karena itulah, dia mengungkapkan bahwa uang elektronik sangatlah penting. Warga yang ingin transaksi bisa dilayani di mana dan kapan saja. Sedangkan target BaliPay menyangkut ekosistem keuangan yang dapat digarap lebih luas. Warga tak perlu membuka rekening ke kantor bank, tapi tinggal download saja. Pihak-pihak dari luar negeri juga bisa transaksi di merchant-marchant yang ada QRIS, termasuk di tempat-tempat wisata. Tak hanya itu, BPD Bali punya e-retribusi pariwisata dan e-retribusi sampah. Kebutuhan akan hal tersebut menjadi sesuatu yang pokok, mengingat Bali menjadi corong pariwisata. Pihaknya juga sudah tandatangan dengan pemda mengenai kontribusi pariwisata, misalnya pembayaran donasi. Sudharma menambahkan bahwa BPD tetap fokus di Bali karena visinya untuk memajukan daerah. Dengan demikian, ekosistem dan dukungan keuangan ke masyarakat bisa dioptimalkan. BPD Bali juga membuat ekosistem dengan lembaga keuangan mikro (kerjasama) seperti LPD, koperasi, Bumdes, termasuk Bupda. Mengenai kredit UMKM, dia mengatakan sesuai kebijakan Presiden Jokowi bahwa porsi kredit UMKM oleh perbankan tahun 2024 minimal 30 persen, sedangkan BPD Bali sekarang (April) mampu mencapai 46,49 persen. Tapi dia belum puas, karena UMKM masih banyak yang dapat dioptimalisasi yakni mengoptimalkan penyaluran KUR. Sesuai plafon KUR yakni Rp 914 miliar, sedangkan BPD Bali mampu merealisasikan hampir Rp 448 miliar (hampir 50 persen). ‘’Mudah-mudahan akhir Mei dapat mencapai di atas 50 persen. Kami mengajukan penambahan kuota untuk plafon KUR mikro,’’ tegasnya.
BPD Bali juga menyiapkan produk kredit khusus untuk motor listrik. Hal itu diutamakan dulu di lingkungan kantor yang membutuhkan sehingga Bali hijau segera terwujud. Sebagaimana tranpormasi ekonomi Bali, maka diharapkan tiga hal yakni hijau, tangguh, dan sejahtera. Hal ini selaras dengan program G20 mengenai energi berkelanjutan. Contohnya, BPD Bali membangun PLTS atap di kantor cabang Seririt sesuai SE Gubernur Bali No.45 tahun 2019. (kmb)
