Guru Kontrak Tak Terima Gaji, Dewan Tuding Disdikpora Tak Adil

picsart 22 05 31 17 10 25 524
TENAGA KONTRAK - Ratusan guru dan staf TU berstatus tenaga kontrak di Klungkung dikumpulkan di Wantilan Pura Agung Kentel Gumi, Banjarangkan, Selasa (31/5/2022).

Semarapura, DENPOST.id

Masalah upah atau gaji guru kontrak yang belum bisa dibayarkan sampai enam bulan ke depan, sangat disayangkan anggota Komisi III DPRD Klungkung, Nengah Mudiana. Politisi asal Desa Gelgel ini menilai Pemkab dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Klungkung tidak adil.
Apalagi banyak dari guru kontrak jenjang SD dan SMP ini akan merayakan Galungan dan Kuningan.

“Sebagai wakil rakyat kami sangat menyayangkan hal ini, terlihat jelas ketidakberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat kecil (guru kontrak). Mereka sudah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu untuk menjalankan kewajiban tapi hak mereka tidak mereka dapatkan, jelas ini tidak adil,” ungkap Nengah Mudiana, Selasa (31/5/2022).

Walaupun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung menjanjikan gaji guru kontrak akan dirapel, namun Mudiana menilai hal itu tetap tidak adil. Justru ia mempertanyakan kinerja Dinas Pendidikan. Apalagi hal ini masalah perut. Jadi ia menyarankan Dinas Pendidikan mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan dan menelantarkan guru kontrak.

“Guru kontrak dituntut setiap hari menjalankan kewajibannya. Tapi hak mereka tiap bulannya, baru dibayarkan rapel enam bulan, ini yang tidak beres (tidak adil),” kata Mudiana seraya mengatakan dirinya bersama Komisi III DPRD akan segera turun untuk mengecek masalah tersebut di lapangan.

Baca juga :  Diduga Serobot Lahan, 27 Warga Catur Diadukan ke Polisi

Sementara itu Dinas Pendidikan Klungkung mengumpulkan ratusan ratusan guru dan staf TU berstatus tenaga kontrak untuk menyampaikan ngadatnya gaji yang mereka terima untuk enam bulan ke depan di Wantilan Pura Agung Kentel Gumi, Banjarangkan, Selasa (31/5/2022).
Pertemuan itu juga menjadi kesempatan bagi para guru dan staf TU berstatus tenaga kontrak ini mengungkapkan unek-uneknya, setelah dipastikan upah mereka tertunda sampai beberapa bulan ke depan. Seperti yang disampaikan salah seorang guru kontrak bernama, Sri Dewi.

Ia menceritakan kondisinya sebagai guru kontrak dan suami yang hanya guru honorer. Tidak menerima upah tenaga kontrak selama 6 bulan, semakin membuat susah dirinya. Apalagi saat ini ia harus membesarkan tiga orang anak. Belum lagi dia memiliki utang dan Hari Raya Galungan juga sudah tiba sehingga harus ada uang yang disiapkan.

Baca juga :  Gelar Pesta Tahun Baru, Kapolres Klungkung Ancam Tindak Tegas

“Saya punya 3 anak. Saya masih bisa menahan lapar, tapi anak-anak kan tidak bisa menerima alasan tidak punya uang. Jadi saya mohon jika ada solusi dari Dinas Pendidikan untuk membantu kami, atau mungkin bisa dibayar setengah gaji kami,” pinta Sri Dewi.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Klungkung, Ketut Sujana, mengaku sangat menyadari kesulitan para guru kontrak, yang tidak menerima gaji selama 6 bulan. Ia pun meminta kebesaran jiwa dari para guru kontrak untuk menerima kondisi ini.
“Kami mengerti bagaimana beratnya kondisi ini bagi tenaga kontrak ini, tapi saya tetap meminta jangan ada yang sampai ngambul (ngambek),” ungkap Sujana.

Dirinya juga sudah menekankan, agar jangan ada tenaga kontrak yang sampai abai dengan kewajibannya melayani siswa walaupun dalam kondisi seperti ini.
Iapun meminta para guru kontrak untuk bersabar karena yang bisa dilakukan hanyalah menunggu anggaran APBD Perubahan 2022 yang kemungkinan disahkan pada Oktober mendatang.

Baca juga :  Jumlah Kasus Lakalantas Turun Selama Ops Keselamatan Agung 2020

” Saya sudah ingatkan juga tadi, jangan sampai ada yang ngambul (ngambek) dan sampai tidak ada ke sekolah karena hal ini. Kalau memang sangat keberatan, lebih baik resign daripada nanti main-main dan sekolah ditinggalkan,” tandas Sujana.

Untuk diketahui ratusan guru dan staf TU di Klungkung dipastikan tidak menerima upah selama 6 bulan. Hal ini dikarenakan alokasi gaji semua guru kontrak terlanjur dimasukkan dalam pos anggaran gaji guru dengan status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dinas Pendidikan sebelumnya optimis semua guru di Klungkung lulus P3K. Namun dalam perjalannya, lebih dari 200 guru tidak lolos, sehingga untuk menerima upah mereka harus menunggu revisi anggaran pada APBD Perubahan 2022. (119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini