Sanur, DenPost
Gubernur Bali Wayan Koster, Selasa (31/5/2022), meresmikan gedung Layanan Kanker Terpadu di Rumah Sakit Umum Bali Mandara, Sanur, Denpasar Selatan (Densel). Acara ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur, serta dilanjutkan dengan peninjauan ke ruang perawatan dan lab.Layanan Kanker Terpadu.
Dalam kesempatan itu Gubernur Koster mengungkapkan bahwa kinerja RSBM sangat bagus. Begitu juga kinerja RS Mata sangat baaik. Hal itu karena gedung, pasilitas, dan layanannya sangat baik serta memberi kontribusi pendapatan bagi daerah. Ketika Bali menghadapi devisit anggaran tahun 2020-2021, RSBM maupun RS Mata tetap memperoleh pendapatan, sedangkan RSJ Bali di Bangli belum dapat dijadikan target pendapatan karena lebih banyak menyangkut pada layanan pada warga yang mengalami gangguan kejiwaan. ‘’Kalau RSJ kita harapkan menjadi target pendapatan nanti kita dikira mengharapkan orang ramai-ramai sakit jiwa,’’ tegas Gubernur Koster berkelakar, sehingga disambut tawa para hadirin.
Khusus mengenai RS Mata, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, ini menyebut bahwa layanannya berkualitas dengan segmen pemakai masyarakat umum yang relatif berkemampuan. Keberhasilan ini merupakan salah satu program prioritas di bidang kesehatan sesuai visi pembangunan Bali ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. Di antara lima bidang prioritas, satu di antaranya adalah kesehatan. Karenanya Bali mesti punya layanan kesehatan yang baik untuk krama (warga) setempat. Gubernur Koster juga terus mendorong peningkatan layanan kesehatan mulai dari RS milik pemerintah pusat, provinsi, pemkab/kota, sampai RS tingkat kecamatan (puskesmas). Targetnya yakni semua puskesmas di Bali memberi layanan kesehatan seperti standar di RS, karena ada rawat inap serta dokter umum dan spesialis, minimal ada spesialis kandungan dan anak. Dengan demikian, masyarakat luas memperolah akses layanan kesehatan terdekat atau mudah dijangkau. Selain itu, layanan harus berkualitas, baik dari segi fisik (gedung-prasarana) serta tenaga medis dan nonmedis, termasuk sistem tata kelolanya.
Mengenai RS provinsi dan kabupaten/kota, targetnya minimal semua harus akreditasi B. Bahkan kalau bisa, semuanya A, sehingga Bali menjadi daerah yang memiliki standar kesehatan bagus. Di samping itu RS mesti dilengkapi dengan sarana-prasana yang berkualitas maupun tenaga medis dan non-medis yang bagus.
Gubernur Koster mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh layanan pasilitas kesehatan (pakses), baik RS pemerintah maupun RS swasta. Semua diintegrasikan alias jangan ada yang jalan sendiri-sendiri, karena Bali merupakan wilayah kecil yang hanya memiliki sembilan kabupaten/kota. Dengan terintergrasi seluruhnya dan dengan sistem aplikasi, tentu akan memudahkan orang untuk mengaksesnya seperti untuk mengetahui jumlah tenaga medis, jam buka praktik, maupun layanan yang diberikan.
‘’ Dengan sistem ini, warga tidak perlu lagi antre berlama-lama untuk memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit, namun bisa mengakses informasi lewat di rumah,’’ tegas Koster.
Disebutkan pula bahwa sistem aplikasi ini berbasis tingkat kecamatan yang berisi rekam medis masyarakat setempat. Dia yakin layanan terintegrasi antara RS pemeritah dengan swasta ini hanya ada di Pulau Dewata. Layanan terintegrasi untuk semua masyarakat tak hanya untuk warga di Bali, namun juga untuk masyarakat luar, termasuk wisatawan domestik (wisdom) maupun wisman. Karena itu standarnya harus terus dinaikkan supaya menjadi RS berkelas, bahkan menjadi kelas dunia. ‘’RSU Bali Mandara dan RS Mata harus berkelas dunia. Carikan dokter-dokter ahli di Bali,’’ beber Gubernur Bali tamatan ITB ini.
Dia terus mendorong pengadaan alat-alat kesehatan yang bersumber dari APBD maupun dari hasil operasional RS setempat. Dia telah mengajukan anggaran Rp 100 miliar untuk pengadaan peralatan di RSBM. Menurut Koster, menkes menyatakan oke, namun masih dipertimbangkan anggarannya satu kali langsung atau bertahap.
Gubernur berharap agar layanan di RS terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pariwisata di Bali yakni pariwisata yang berbasis pada layanan kesehatan. Jika RS nanti berkelas dunia, niscaya akan menguragi orang berobat ke luar negeri. ‘’Kalau sudah ada di Bali, kenapa kita mesti berobat ke luar negeri dengan mengeluarkan devisa? Kalau orang berobat di dalam negeri, kita tentu mendapat devisa,’’ tegasnya.
Tak hanya sampai di sana. Para wisman juga merupakan target pasar sejumlah RS di Pulau Dewata. Kalau nanti Bali sudah punya standar kelayakan yang cukup sebagai RS berkelas dunia, maka akan dipromosikan oleh pemerintah melalui pelaku pariwisata.
Dirut RSBM dr. Ketut Suarjaya melaporkan pembangunan gedung Layanan Kanker Terpadu tahap II sempat tertunda akibat pandemi. Namun berkat bantuan dana BLUD, pembangunan diharap berlanjut lewat anggaran perubahahn tahun ini. Dengan demikian total investasi yang dianggarkan untuk pembangunan gedung saja yakni senilai Rp 81,2 miliar tahap I dan II. Sedangkan alat kesehatan yang sudah diseting, meliputi magnetic resonance angiography (MRA), city scan, radio terapi Linex, city simulator dan alat medis lainnya, senilai Rp 56,3 miliar, dan masih tahap penambahan khususnya radioterapi dan kedokteran nuklir dengan menelan anggaran Rp 131 miliar. Rinciannya Rp 100 miliar di antaranya sudah diusulkan ke Kemenkes dengan dana PEN. Dana sebesar itu diharapkan dapat dialokasikan tahun ini sehingga menambah kelengkapan radioterapi dan kedokteran nuklir.
Gedung layanan kanker ini dirancang terpadu karena menyangkut diagnosis, kemoterapi dan layanan kedokteran nuklir. Khusus yang disebut terakhir ini merupakan satu-satunya yang ada di Bali dan wilayah Indonesia Timur. Sedangkan SDM khusus untuk layanan kanker terpadu ini berjumlah 37 orang. Mereka terdiri atas dokter spesialis, serta 16 perawat, psikawan medis, radiografer, teknisi dan tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan mengenai biaya perawatan, Suarjaya menyebut masih menggunakan tarif umum dan asuransi swasta. Proses kerjasama dengan BPJS pun sudah jalan, dan diharapkan segera disetujui oleh BPJS Pusat. ‘’Jika semua ini berjalan, seluruh masyarakat, baik yang menggunakan BPJS maupun yang lain, sudah bisa diberikan layana di RSBM,’’ tadasnya. (yad)
