Gubernur Koster Tuntaskan Masalah Agraria Kali Unda

koster1]
SERAHKAN SERTIFIKAT - Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan 69 sertifikat hak atas tanah secara gratis untuk warga di Kali Unda, Semarapura Kangin, Minggu (19/6/2022). (DenPost.id/ist)

Klungkung, DenPost.id

Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali Ketut Mangku menyerahkan 69 sertifikat hak atas tanah secara gratis untuk warga di Kali Unda, Semarapura Kangin, Klungkung, Minggu (19/6/2022). Penyerahan disaksikan Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, dan Kepala Kantor Pertanahan Klungkung I Made Herman Suasanto di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya.

Sertifikat tanah yang diserahkan ini merupakan perjuangan bersejarah ketiga kalinya yang dilakukan Gubernur Koster dalam mengatasi masalah reforma agraria di Pulau Dewata. Sebelumnya Gubernur Koster berhasil menuntaskan konflik agraria sejak tahun 1960  di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Gubernur juga berhasil menuntaskan masalah agraria di Kelurahan Tanjung Benoa, Badung, yang terjadi sejak tahun 1920 atau 100 tahun lebih masyarakat di Tanjung Benoa tidak mendapat status tanah yang jelas. Terbaru Gubernur Koster berhasil menuntaskan masalah reforma agraria di Kali Unda, Semarapura Kangin, Klungkung yang terjadi sejak tahun 1970-an atau 52 tahun lamanya.

Baca juga :  Objek Wisata Goa Lawah Lenggang, Kawanan Kera Mulai Turun

Mantan anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini tidak membutuhkan waktu lama untuk menuntaskan masalah reforma agraria di Kali Unda. Hanya membutuhkan waktu tika minggu sejak Gubernur Koster mengeluarkan kebijakan pada 27 Mei 2022 dengan Surat Bernomor B.13.032/2698/PBMD.BKAD yang menerangkan status tanah di Kali Unda, akhirnya warga setempat serentak dan kompak mengucapkan rasa syukur serta terima kasih kepada Gubernur Koster.

Tepat pada rahina Umanis Kuningan, secara sah mereka mendapat sertifikat hak atas tanah gratis.

Pada kesempatan itu Gubernur Koster juga menceritakan diberikannya 69 sertifikat hak atas tanah secara gratis ini berawal dari proses Surat Keterangan dari Gubernur Bali tertanggal 27 Mei 2022. Setelah statusnya jelas dari surat keterangan tersebut, barulah Badan Pertanahan menindaklanjutinya untuk proses sertifikasi bersama Badan Aset Provinsi Bali. “Saya berpikir sederhana, luas tanah 1,8 hektar yang ditempati sejak lama, terus mau diapain? Digusur? Tentu tidak manusiawi. Jadi masalah inio  harus diselesaikan. Apalagi pemerintah daerah dan pusat tidak ada kepentingan pembangunan di sana, maka sebaiknya diberikan saja kepada warga,” ujar Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Baca juga :  Penyebar Video Remaja Mandi Telanjang Bulat di Klungkung Ditangkap

Gubernur menegaskan warga yang menerima sertifikat tanah harus bersyukur, karena sejak 1970 atau 52 tahun lamanya, baru kali ini penyelesaiannya secara cepat dan gratis. “Apakah selama proses ini ada yang minta uang? Saya minta tidak boleh ada orang yang minta uang. Jadi jangan macam-macam. Ini tidak ada pemungutan biaya. Di zaman yang saya kelola ini tidak ada bayar-bayaran, karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo,” tegas Gubernur tamatan ITB ini.

Atas hal itulah, Gubernur Koster menyampaikan tugas dan kewajiban seorang pemimpin itu harus benar-benar mengurus rakyat. Jangan mencari untung dari rakyat. “Rakyat harus ditolong. Kalau mau nyari untung, berdagang saja, barulah banyak dapat untung. Karena itu, saya bersyukur sekali sertifikat tanah ini bisa diserahkan. Saya bahagia, tentu bapak dan ibu yang menerima sertifikat tanah juga bahagia. Bahagianya bapak/ibu, bahagianya saya juga. Bayangkan bapak/ibu 52 tahun lamanya menunggu. Pernah nggak terbayang bapak/ibu kalau ada Gubernur yang baik hati mengurusi masalah begini?” tandas Gubernur Koster yang dijawab tidak pernah oleh masyarakat Kali Unda.

Baca juga :  Bupati Suwirta Berbagi Kiat Pengendalian Tembakau di Daerah di KTT APCAT 2021

Mereka mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Koster. Dia mengungkapkan bahwa dia juga telah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto dengan melaporkan penyelesaian konflik agraria di Desa Sumberklampok, Buleleng. Tanah seluas 612 hektar ditempati warga sejak 1930. “Saya selesaikan tahun 2021 dengan tuntas. Kemudian melaporkan penyelesaian konflik agraria di Desa Tanjung Benoa, Badung, yang luasnya 2,5 hektar dan ditempati sejak 1920. Atas hal ini, saya kemudian meminta kepada Bapak Menteri Hadi Tjahjanto untuk segera ke Bali agar Bali jadi percontohan dalam penyelesaian konflik agraria,” tandas Koster. (kmb)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini