Dongkrak Pendapatan Daerah, Badung akan Kembali Bentuk BUMD

picsart 22 06 21 15 30 31 117
KOORDINASI - Rapat koordinasi antara DPRD Badung dengan pihak eksekutif terkait rencana pembentukan BUMD untuk mendongkrak pendapatan daerah di luar sektor pariwisata, di Gedung Dewan Badung, Selasa (21//6/2022). DENPOST.id/ist

Mangupura, DENPOST.id

Pemkab Badung akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendongkrak pendapatan daerah di luar sektor pariwisata. BUMD ini menurut rencana akan dinamai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Badung Properti yang akan bergerak di bidang infrastruktur bersinergi dengan pertanian. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antara DPRD Badung dengan pihak eksekutif di Gedung Dewan Badung, Selasa (21/6/2022).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata dan dihadiri sejumlah anggota dewan. Sementara dari eksekutif hadir Kadis PUPR Badung, IB Surya Suamba dan Kabag Ekonomi Setda Badung, AA Sagung Rosyawati.

Ditemui usai rapat, Parwata menjelaskan, pembentukan BUMD ini sudah menjadi kesepakatan antara Bupati dan DPRD Badung. Pihaknya di DPRD Badung hanya menindaklanjuti dan mendorong agar usaha daerah ini segera terbentuk.
Untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah ini, lanjut politisi asal Dalung, Kuta Utara itu, pihaknya sepakat membuat BUMD dalam bentuk Perumda. Usaha yang dibangun akan memaksimalkan aset-aset yang ada yang belum dimaksimalkan, tetapi akan disinergikan dengan pertanian dalam arti luas. “Jadi BUMD ini dalam bentuk lersero, namanya Badung Properti. Bidang usahanya adalah infrastruktur dan pertanian,” paparnya.

Secara rinci Parwata membeberkan bahwa pertanian yang dimaksud dalam Perumda ini adalah pertanian olahan meliputi industri pertanian, ada infrastruktur dan industri pertanian dalam skala kecil bukan skala besar. “Dari pengalaman sebelumnya yang sudah dialami oleh Badung, kalau hanya mengandalkan satu sektor saja akan berisiko pada Pemda. Contoh, Badung sudah bertahun-tahun mengandalkan sektor pariwisata, begitu kena Covid-19 semuanya itu kembali ke titik nol. Dari pengalaman itulah kita antisipasi membentuk BUMD dengan mensinergikan pertanian,” terangnya.

Baca juga :  Kisruh Pilkel Angantaka, Ini Rekomendasi Dewan Badung

Agar pembentukan BUMD ini tidak menyalahi aturan, pihaknya mendorong Bupati Badung segera bersurat ke DPRD Badung untuk meminta persetujuan. Sebab, dari hasil pemaparan pihak PUPR dan Bagian Ekonomi Setda Badung sejumlah dokumen yang dibutuhkan sudah lengkapi, tinggal menunggu persetujuan dari dewan. “Dokumen sudah disusun, kami sepakat, cuma satu dokumen yang belum disampaikan. Kami minta Bupati segera membuat atau melayangkan surat kepada DPRD Badung untuk mendapatkan persetujuan, dan kami di DPRD Badung akan segera memberikan (persetujuan dewan-red),” tegasnya.

Baca juga :  Kamar Kos di Jimbaran Digerebek Polisi, Puluhan Paket SS Ditemukan Berserakan

Bila dokumen termasuk persetujuan dewan sudah lengkap, imbuh Parwata, maka proses selanjutnya bisa segera diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimintai persetujuan. Bila ini bisa terjadi maka celah fiskal Badung bisa dimaksimalkan. Sebab, potensi-potensi yang lain di luar sektor pariwisata bisa dimaksimalkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat. “Target kita November sudah bisa rampung persetujuan dari Kemendagri. Makin cepat makin baik, kami mendorong ini segara bisa dituntaskan,” tandasnya. (115)

Baca juga :  Holding Ultra Mikro Beri Banyak Manfaat bagi Pelaku Usaha

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini