DPD Partai Perindo Klungkung Layangkan Surat Mundur

picsart 22 06 21 19 19 23 444
Anggota Fraksi Persatuan Demokrat DPRD Klungkung, Nyoman Mujana, dari Partai Perindo.

Semarapura, DENPOST.id

Fraksi Persatuan Demokrat di DPRD Klungkung, terancam bubar. Hal ini menyusul adanya surat dari DPD Partai Perindo Klungkung, yang melayangkan surat yang isinya menyatakan mundur dari Fraksi Persatuan Demokrat di DPRD Klungkung.

Surat bernomor 005/SK/PGPP/1/2022 tertanggal 15 Juni 2022 tersebut ditujukan kepada Ketua Fraksi Persatuan Demokrat. Termasuk ditembuskan kepada Ketua DPRD dan Sekwan Klungkung.

Namun kader partai Perindo Klungkung, Nyoman Mujana yang duduk sebagai anggota Fraksi Persatuan Demokrat ketika dikonfirmasi, tidak tahu terkait surat tersebut. Justru politisi asal Nusa Penida yang tinggal di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung ini mengaku baru menerima surat tersebut.

“Terus terang, saya tidak tahu dan saya tidak ada diundang terkait penarikan anggota Perindo di fraksi oleh pengurus DPD. Malah saya baru dapat surat ini,” ungkap Mujana, sambil menunjukkan surat dari DPD yang diterima fraksinya, Selasa (21/6/2022).

Baca juga :  Aktifkan WRS NewGen yang Mampu Sebarkan Peringatan Tsunami Lebih Cepat

Menurut Mujana, dirinya di fraksi DPRD merupakan kepanjangan tangan dari partai. Dia akan tunduk dengan induk partai. Hanya saja untuk mundur dari Fraksi Persatuan Demokrat, dirinya akan mengikuti aturan yang ada di lembaga DPRD Klungkung. Apalagi pascamundur dari Fraksi Hanura dan gabung dengan Fraksi Persatuan Demokrat sekitar enam bulan lalu, ada mekanismenya.

“Intinya saya akan menunggu keputusan partai. Saya juga tidak ingin bertanya soal lahirnya surat tersebut. Biar seperti air mengalir. Dan saya no komen,” ujar Mujana.

Baca juga :  Pelukis Wanita Tertua, Ni Made Suciarmi Berpulang

Sementara Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom, didampingi Sekwan Wayan Sudiarta, ketika dikonfirmasi mengaku baru menerima surat dari DPD Partai Perindo Klungkung tersebut. AA Anom pun meminta Sekwan untuk mengkaji surat tersebut. Apalagi dalam tata tertib (tatib) dewan hanya mengatur pembetukan fraksi yang jumlahnya minimal sama dengan jumlah komisi.

“Kita akan pelajari dulu hal itu, dan cari pendapat hukumnya. Ada tidak dasar hukumnya. Apalagi dalam tatib dewan tidak ada mengatur soal pembubaran fraksi,” ungkap AA Anom.

Untuk diketahui DPD Partai Perindo Klungkung melayangkan surat prihal pernyataan mundur dari Fraksi Partai Persatuan Demokrat karena penunjukan tenaga ahli. Yang mana, dalam surat yang ditandatangani Ketua DPD, I Nengah Suwirta, dan Sekretaris Sastrawan Rita, penunjukan tenaga ahli dipandang tidak sesuai komitmen awal dari terbentuknya koalisi dengan Partai Perindo, serta kurang terbangunnya komunikasi yang positif dan membangun.

Baca juga :  DPRD Buleleng Usulkan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati

Apalagi fraksi Persatuan Demokrat menunjuk Made Catur Adnyana sebagai tenaga ahli. Yang mana, Made Catur Adnyana ini merupakan saudara kandung dari Nyoman Mujana. Made Catur juga diketahui sebagai mantan napi kasus korupsi. Namun, Mujana menilai penunjukan Made Catur sebagai tenaga ahli sudah memenuhi syarat. Seperti pendidikan minimal sarjana dan minimal tiga tahun berpengalaman di birokrasi atau pemerintahan. (119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini