Fraksi Golkar Harapkan Provinsi Bali Raih Opini WTP Tanpa Catatan

picsart 22 06 27 20 06 10 145
PANDANGAN FRAKSI - Anggota Fraksi Golkar, Ni Putu Yuli Artini, saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam sidang paripurna di DPRD Provinsi Bali, Senin (27/6/2022)

Denpasar, DENPOST.id

Berbagai masukan diberikan sejumlah fraksi DPRD Bali, dalam sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2024 dan Ranperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021.

Ada hal menarik yang disampaikan dari Fraksi Golkar, yakni raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, sebanyak sembilan kali berturut-turut ini tidak hanya sebagai prestasi administrasi normatif.

Baca juga :  Kamis, Denpasar Tambah 36 Kasus Positif Covid-19

Selain itu, ke depan Fraksi Golkar juga berharap raihan WTP Pemerintah Provinsi Bali tanpa ada catatan lagi. “Selama ini WTP sebanyak sembilan kali ini ada saja catatan dari BPK. Ke depan kami harapkan WTP yang ke-10 nanti bisa tanpa ada catatan,” ujar Ketua Fraksi Golkar, Wayan Rawan Atmaja, usai sidang paripurna, Senin (27/6/2022).

Sementara anggota Fraksi Golkar, Ni Putu Yuli Artini, saat membacakan pandangan umum fraksinya mengatakan atas capaian sembilan tahun berturut- turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, yang sudah diterima pada Rapat Paripurna Dewan pada, Senin 17 Mei 2022. Pencapaian opini WTP ini, merupakan prestasi dan kerja keras bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Baca juga :  Pendidikan Kespro di Era Digital, Maksimalkan Kanal-kanal Potensial

”Kami berharap opini WTP ini semakin memperkuat komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tentunya kita tidak ingin pencapaian ini hanya sebagai prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, profesionalisme dan transparansi Pemerintah Provinsi Bali. Ini sekaligus tantangan besar untuk terus dapat dipertahankan dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” terangnya.

Ia juga mengatakan capaian ini tentu tidak lepas dari komunikasi, koordinasi dan dukungan semua pihak, baik eksekutif, legislatif maupun komponen masyarakat seluruh Bali. “Kami berharap prestasi ini terus bisa ditingkatkan di masa-masa mendatang,” harapnya. (115)

Baca juga :  Ari Dwipayana : Perkuat Arus Tengah Dalam Masyarakat Multikultur

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini