KPK dan Gubernur Koster Tingkatkan Pendidikan Anti-korupsi Lewat Desa Adat

koster1
BUKA BIMTEK - Gubernur Koster mendampingi Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran-serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, membuka bimtek peningkatan kapabilitas dan pemberdayaan masyarakat antikorupsi, Senin (27/6) kemarin. (DenPost.id/ist)

Denpasar, DenPost.id

Gubernur Bali Wayan Koster yang mendampingi Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran-serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana, membuka acara bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapabilitas dan pemberdayaan masyarakat antikorupsi dengan tema ‘’ Partisipasi Krama Ngwangun Provinsi Bali Bebas Saking Korupsi’’  pada Senin (27/6/2022).

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan bimtek yang diselenggarakan oleh KPK ini sangat sejalan dengan Pemprov Bali sesuai visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. Hal itu mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama (warga) Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Dalam visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’,  menurut mantan anggota DPR RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini, mencantumkan misi tentang tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, termasuk bebas korupsi dan murah. Dengan misi ini, tambah Gubernur Koster, Pemprov Bali berupaya melakukan reformasi dalam tata kelola pemerintahan yang diawali dengan reformasi birokrasi di pemerintahan, penyederhanaan struktur pemerintahan. Kemudian pengisian jabatan sesuai dengan kompetensi melalui seleksi yang sangat ketat dan di dalamnya terdapat pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara digital. Keseluruhan pelayanan dan sistem pemerintahan di Provinsi Bali dilaksanakan secara digital, sehingga dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemprov Bali mendapat peringkat pertama di Indonesia. Dalam kaitan tata kelola pemerintahan, khususnya berkaitan dengan akuntabilitas, keterbukaan, dan sesuai dengan program KPK, yaitu program Monitoring Center for Prevention (MCP), Bali dua kali berturut-turut mendapat peringkat pertama. “Pada tahun 2020 mencapai 98,57 persen, kemudian tahun 2021 mencapai 98,86 persen. Jadi ini program yang sangat bagus, karena itulah saya rancang bersama Inspektorat dan Sekda Provinsi Bali untuk menjalankan agenda ini (program KPK : Monitoring Center for Prevention) dengan cepat. Kami akan tancap dan monitor terus agar tidak tertinggal dari daerah lain,” tegas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Berkaitan dengan MCP yang meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, khusus untuk pajak hotel restoran, Pemprov Bali juga sudah mengeluarkan Pergub No. 44 Tahun 2021 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemprov Bali agar pajak tersebut dilakukan secara online. Dengan demikian transaksi sekarang bisa relatif tidak saja cepat, tapi juga lebih memastikan bebas dari praktik– praktik tidak sehat.

Baca juga :  25 Kg Narkoba Diselundupkan Lewat Jalur Laut dan Darat

Era pemerintahan Gubernur Bali Wayan Koster, pelaksanaan manajemen aset daerah juga dijalankan dengan sangat baik dan terus dilakukan penataan. Selanjutnya Pemprov Bali dalam menindaklanjuti arahan Pimpinan KPK, juga telah mengeluarkan kebijakan pendidikan anti korupsi melalui sekolah dengan sasaran SD, SMP, dan SMK/SMK. Selain itu melaksanakan pendidikan anti-korupsi dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di Bali yang diintegrasikan dalam sistem kemasyarakatan yaitu seni dan budaya sebagai wahana edukasi ke masyarakat.

Baca juga :  Tiga WNA Jalani Penyumpahan di Kemenkumham Bali

Lebih lanjut orang nomor satu di Pemprov Bali dengan gagasannya sedang memperluas pendidikan anti-korupsi melalui desa adat. “Tadi disampaikan akan membentuk salah satu contoh desa yang bebas korupsi. Kalau belum ditetapkan, saya minta izin usulkan pendidikan ini berbasis desa adat dengan melihat kekuatannya yang memiliki sistem pemerintahan seperti  prajuru desa adat (pengurus pemerintahan desa), Sabha Desa Adat (legislatif atau lembaga mitra kerja prajuru desa adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan desa adat) dan Kerta Desa Adat (yudikatif atau lembaga mitra kerja prajuru desa adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat setempat). Selain itu di desa adat terdapat sanksi sosial yang diatur dengan rapi dalam awig-awig dan perarem,”  tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini yang tercatat dalam sejarah Bali mengeluarkan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang desa adat.

Gubernur juga mencontohkan desa adat yang turut aktif melaksanakan penanganan covid-19, hingga pemberantasan narkotika dengan membuat perarem tentang pencegahan narkotika. Apalagi yang berkaitan dengan pendidikan anti-korupsi ini, sepatutnya Pemprov Bali bersinergi dengan desa adat.

Kehadiran program KPK di Pulau Dewata yang disambut antusias oleh Gubernur Bali tamatan ITB ini, tidak saja akan membantu menata penyelenggara pemerintahan yang baik, tetapi juga sebenarnya mengatasi penggunaan uang negara yang tidak sehat. Selain itu memberi pemahaman ke masyarakat agar memiliki budaya hidup bersih secara komprehensif, mulai dari bersih dari sampah, bersih dari narkoba, dan bersih dari korupsi. “Jadi selain penindakan yang sedang digencarkan oleh KPK, memang juga dalam jangka panjang pendidikan ini sangat penting untuk masyarakat supaya kehidupan seperti ini (bersih) menjadi budaya. Jika sudah menjadi budaya, saya kira penegak hukum akan berkurang melakukan penindakan,” jelas Gubernur Koster, yang disambut tepuk tangan hadirin.

Baca juga :  Gara-gara Ini, 23 Pengelola Villa dan Restoran Protes

Dia menegaskan bahwa setelah acara ini, pihaknya akan kumpul dengan Kepala Dinas PMA Provinsi Bali, MDA se-Bali, serta 1.493 desa adat di Bali, untuk memberi arahan dalam pembuatan perarem anti- Korupsi.

Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran-serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyampaikan bimtek ini  diikuti 150 peserta dengan menghadirkan akademisi dan internal KPK sebagai narasumber. Acara berlangsung pada  27 – 28 Juni 2022 di Denpasar. Para peserta berasal dari pemuka adat, pelajar, ormas, dan yang lainnya. Mereka diharapkan bisa menjadi pelopor antikorupsi dengan harapan dapat menyebarluaskan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas yang sejalan dengan program Pemprov Bali.

Mengenai peran desa adat dalam mengawasi dan mencegah korupsi, Wawan Wardiana mengenatakan  lebih efektif, karena di desa adat seperti disampaikan Gubernur Koster terdapat awig–awig dan perarem yang hukuman adatnya ditakuti masyarakat setempat.  “Berdasarkan cartatan yang ada di Bali, memang Bali itu sangat kuat adat dengan budayanya. Untuk itu hukum normatif yang dikuatkan hukum adat diharapkan lebih efektif dalam meencegah korupsi,” tutupnya. (dwa)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini