PDPB, KPU Jembrana Fokus Coret Pemilih Meninggal

picsart 22 06 29 16 46 01 966
RAPAT KOORDINASI - KPU Jembrana, Rabu (29/6/2022) menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2022.

Negara, DENPOST.id

KPU Jembrana, Rabu (29/6/2022) menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB)
tahun 2022. Kegiatan ini melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah dan partai.
Untuk PPDB tahun 2022 di triwulan II, KPU Jembrana akan memfokuskan pada pencoretan nama pemilih yang telah meninggal dunia.
Hal ini dilakukan agar tidak mengalami kendala di kemudian hari dan KPU mempunyai dasar yang jelas.

Ketua KPU Jembrana, I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, mengatakan, Data Pemilih Berkelanutan (DPB) di triwulan ke- 2 sampai bulan Juni 2022 sebanyak 237.525 pemilih. Sampai bulan Juni ini lebih banyak pemilih yang baru yakni sebanyak 70 pemilih. Sedangkan jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 49 pemilih.

Baca juga :  Jelang Nataru, Basarnas Patroli di Selat Bali

Data dari KPU Jembrana, total untuk triwulan II, pemilih laki-laki sebanyak 117.731 orang dan perempuan sebanyak 119.815 orang tersebar di lima kecamatan yang ada. Dari hasil pendataan triwulan II (April-Juni) ini ditemukan 95 orang untuk pemilih baru atau pemula. Kemudian yang beralih status (TNI dan Polri) sebanyak 19 orang, jumlah yang tidak memenuhi syarat (TMS) yakni meninggal dunia sebanyak 82 orang.

Tangkas juga mengatakan, rakor ini rutin dilakukan selama 3 bulan sekali, bertujuan untuk terus mendata para pemilih di Jembrana menjelang Pemilu 2024. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ni Putu Angelia menyebutkan, rakor PDPB ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2021 berlanjut sampai sekarang di triwulan II setiap 3 bulan sekali.

Baca juga :  New Normal, Kebun Raya Jagatnatha Dibuka untuk Umum

Pihaknya terus berkoordinasi dengan PMD, TNI Polri serta Dukcapil Jembrana untuk penyaringan data, terutama data dari Kodim dan Polres, terkait data yang sudah pensiun.
Dia juga berharap agar desa dan kelurahan juga melakukan updating data ke KPU terkait data pemilih yang meninggal dan pindah.

“Pada saat pencoretan kita mempunyai dasar. Yang meninggal dunia harus dibuktikan dengan dokumen resmi, surat keterangan dari desa dan surat kematian dari Dukcapil, agar bisa kita pertanggungjawabkan ke depan,” jelasnya. (120)

Baca juga :  Rawat Jalan di RSU Negara, Winasa Dikawal Kepolisian

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini