Giri Prasta Cek Lokasi Reklamasi di Pantai Melasti

picsart 22 07 01 18 35 40 750
CEK LOKASI - Bupati Nyoman Giri Prasta didampingi Direskrimum Polda Bali Kombes Pol Surawan dan Kepala Kantor BPN Badung, Heryanto, sidak ke lokasi reklamasi di Pantai Melasti, Jumat (1/7/2022).

Ungasan, DENPOST.id

Sebagai wujud pengawasan, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, didampingi Direskrimum Polda Bali, Kombes Pol Surawan; Kepala Kantor BPN Badung, Heryanto beserta jajaran dan Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkab Badung melakukan sidak ke lokasi reklamasi atau pengurukan Pantai Melasti, Jumat (1/7/2022). Diperkirakan ada 2,6 hektar kawasan pantai yang berlokasi di sebelah timur tempat pertunjukan Kecak Dance tersebut telah diuruk secara ilegal oleh oknum pengusaha.

Giri Prasta mengungkapkan, selain melakukan pengurukan pantai secara sewenang-wenang, oknum tersebut juga ditengarai telah melakukan tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam akta autentik. Dan, hal ini telah dilaporkan oleh pihak Pemkab Badung ke SPKT Polda Bali pada Selasa 28 Juni 2022. “Di sini terjadi reklamasi dengan memecah tebing batu karang dengan menggunakan breaker, ini sudah melanggar aturan dan merusak ekosistem laut. Untuk itu hari ini kami turun bersama Polda Bali dan BPN untuk menghitung titik koordinat sehingga kita bisa mengetahui secara valid berapa luas kawasan pantai yg sudah diuruk, sehingga bisa dilakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh pihak Polda Bali,” ujarnya.

Baca juga :  Kelompok Anak Jalanan Dipulangkan dari Jembrana

Giri Prasta menambahkan, pengurukan pantai ini melibatkan kerjasama beberapa pihak yang sudah dilakukan sejak tahun 2016. Dikatakannya, ada orang yang mengatasnamakan seseorang telah memerintahkan suatu kelompok, lalu kelompok tersebut menjalin kerjasama dengan pihak ketiga agar melakukan reklamasi. Untuk itu pihaknya ingin meluruskan duduk persoalan yang ada sehingga betul-betul menjadi transparan. “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sudah jelas disebutkan, daratan merupakan kewenangan bupati/walikota, sementara pantai sampai 20 mil dan pulau-pulau kecil kewenangan dari pusat. Kenapa saya hari ini turun ke sini, karena kawasan ini sudah jadi daratan dan kami harap proses hukum bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai ada negara dalam negara dan jangan sampai orang yanh tidak memiliki kewenangan melakukan kesewenang-wenangan,” tegasnya.

Direskrimum Polda Bali, Kombes Pol. Surawan, membenarkan bahwa pelanggaran yang terjadi di Pantai Melasti adalah murni reklamasi. Bahkan, setelah pemantauan, di lokasi tersebut langsung dipasangi garis polisi. Pihaknya pun akan segera melakukan pemanggilan para pihak yang terlibat. “Reklamasi itu seharusnya ada rekomendasi dari Kementerian, sementara mereka saat ini belum memiliki rekomendasi untuk itu. Semua pihak akan kami panggil termasuk perusahaan yang melakukan reklamasi,” tegasnya. (113)

Baca juga :  Ini Khasiat Arak Rasa Lemon Racikan Petani Arak Laba Sari

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini