Gubernur Pertimbangkan Relaksasi Pemutihan Denda Pembayaran PKB

kosternya
TINJAU PPRD - Gubernur Bali Wayan Koster menyapa warga saat meninjau Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar, Jumat (1/7/2022). (DenPost.id/ist)

Denpasar, DenPost

Gubernur Bali Wayan Koster meninjau Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kota Denpasar dan di Badung bersama Kepala Bapenda Provinsi Bali I Made Santha, serta didampingi Kepala UPTD PPRD Kota Denpasar A.A. Rai Sugiartha, dan Kepala UPTD PPRD Badung I Ketut Yasa Suarsana, Jumat (1/7/2022).

Orang nomor satu di Pemprov Bali ini memastikan kinerja masing-masing inovasi Virtual Account Samsat (VAST) yang melayani masyarakat sebanyak 50 transaksi sejak pukul 08.00–11.00, penyerahan STNK, loket pembayaran, ruang pajak progresif, ruang leges dan fiskal, hingga memastikan kualitas Motor Samsat Kerthi yang mampu melayani wajib pajak sampai ke rumah-rumah.

Baca juga :  Demo Mahasiswa Papua di Renon Dihalau Pecalang

Gubernur Koster mengatakan bahwa kegiatannya ke Kantor UPTD PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar dan Badung untuk memantau program kebijakan relaksasi pemutihan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlangsung mulai 4 April – 31 Agustus 2022, serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II di Bali yang berakhir pada 3 Juni lalu sesuai Pergub Bali No.63 Tahun 2021 tentang pembebasan pokok dan penghapusan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan Pergub Bali No.14 Tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor. Kebijakan-kebijakan strategis ini, menurutat Gubernur Koster, diterbitkan untuk membantu masyarakat memanfaatkan program ini dengan baik, sehingga meringankan beban wajib pajak. “Mengenai permintaan masyarakat supaya kebijakan relaksasi pemutihan denda atas keterlambatan pembayaran PKB dan pembebasan BBNKB di Bali dilanjutkan, tentu akan kami pertimbangkan dan sedang kami bahas,” tandas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

 

Baca juga :  Polisi Kantongi Identitas Perampok SPBU

Saat Gubernur Koster berada di Kantor UPTD PPRD Kota Denpasar, Wayan Sujana asal Banjar Kelod, Renon, mengaku bahagia, karena kebijakan pemutihan denda yang diberlakukan Gubernur Koster sangat membantu. Hal itu karena dia masih menunggak pembayaran pajak sebelumnya.

Wayan Artika asal Tabanan juga mengatakan sangat antusias menyambut kebijakan yang meringankan masyarakat pascapandemi covid-19 ini. “Matur suksema kepada Bapak Gubernur Koster. Saya bisa bayar tunggakan tanpa bayar denda dan pelayanannya sangat bagus,” pungkasnya.

Baca juga :  SS Senilai Rp 54 M Dimusnahkan, Pemasoknya Ditetapkan Sebagai DPO

Kepala Bapenda Provinsi Bali, I Made Santha bersama Kepala UPTD PPRD Kota Denpasar, A.A. Rai Sugiartha dan Kepala UPTD PPRD Badung, I Ketut Yasa Suarsana, melaporkan bahwa hingga Jumat kemarin realisasi PKB di Kantor UPTD Kota Denpasar mencapai 54.58 persen. Realisasi BBNKB mencapai 43.48 persen, sedangkan realisasi PKB di Kantor UPTD Kabupaten Badung mencapai 55.56 persen, dan realisasi BBNKB mencapai 51.19 persen. (kmb)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini