Pemkot Denpasar Tanggapi Sengketa Tanah di Serangan

selasa tanah ipung
BERJAGA-JAGA - Sejumlah polisi berjaga-jaga di lokasi rencana penutupan akses Jalan Tukad Punggawa, Kampung Bugis, Desa Serangan oleh Siti Sapura. Penutupan batal dilakukan karena polisi menahan alat berat masuk menuju lokasi penutupan. (DenPost.id/wiadnyana)

Serangan, DenPost.id

Advokat Siti Sapura alias Ipung akhirnya menerima surat tanggapan dari Pemkot Denpasar perihal sengketa tanahnya di Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan (Densel). Surat tanggapan itu sebagai jawaban atas surat yang dikirim Siti Sapura dengan Nomor 0106/17/V/IPG/2022/Dps.Bali  ke Pemkot Denpasar pada 17 Mei 2022.

Surat tanggapan Nomor 180/530/HK tertanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dengan tembusan ke Polresta Denpasar itu berisi dua poin. Pertama; berdasarkan informasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar pada rapat koordinasi di Kantor Walikota Denpasar pada 24 Juni 2022, dan aplikasi Sentuh Tanahku Badan Pertanahan Nasional di Jalan Tukad Punggawa berdiri di atas Hak Guna Bangunan (HGB) Induk Nomor 41 Tahun 1993 (Hak Guna Bangunan Nomor 81, Nomor 82, dan Nomor 83) adalah atas nama PT Bali Turtle Island Development (BTID).

Baca juga :  Anthea Griffin: Turis Australia Masih Nyaman Liburan di Bali

Kedua; dalam rangka pelestarian dan pengembangan pariwisata di kawasan Pulau Serangan sesuai perjanjian antara PT BTID dengan masyarakat Kelurahan Serangan Nomor 046/BTID-MoU/1998, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengatur tentang fasilitas jalan lingkar di Kelurahan Serangan.

Namun surat itu dinilai oleh Siti Sapura tidak sesuai dengan pertanyaannya. Dia lalu menyarankan Walikota Denpasar agar membaca berita acara penyerahan lahan sebagai jalan dari PT BTID ke Desa Adat Serangan pada 2 Mei 2016, termasuk SK Walikota Nomor 188.45/575/HK/2014 tertanggal 29 April 2014 yang digunakan untuk mengklaim tanah sengketa tersebut. “Bapak Wali Kota cuma menjawab ada atau tidak tanah saya di SK itu? Kalau memang tidak ada, tolong sampaikan. Saya tahu Bapak Walikota cerdas dan tidak mungkin tidak tahu maksud pertanyaan saya,” ujar Ipung kepada wartawan, Jumat (7/2/2022).

Dia juga mempertanyakan kenapa Pemkot Denpasar menggunakan alasan HGB dan menyebut PT BTID seolah-olah pemkot sebagai juru bicara PT BTID. Padahal HGB sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengklaim tanah seseorang, karena HGB bukanlah hak milik. Menurut Ipung, Pemkot Denpasar tidak berhak mengatakan HGB terhadap tanah tersebut karena bukan milik PT BTID.

Baca juga :  Cok Pemecutan Dukung Penanganan Kasus Narkoba

Dalam hal ini, menurut Ipung, Pemkot Denpasar justru mengerahkan kekuatan pada 23 Juni 2022 dengan menggunakan alasan SK Walikota Nomor 188.45/575/HK/2014 dengan menggunakan polisi untuk menghentikan rencana penutupan jalan.

“Saya beri tahu lagi sekali, saya tidak bermaksud melawan Bapak (Walikota). Suatu saat saya bongkar jalan itu, dan jangan lagi menghalangi saya, Pak ingat itu tanah saya. Jadi Walikota mengatakan kepada kami semua dengan melalui suratnya bahwa itu bukan milik Kota Denpasar. Tidak ada di SK, tapi itu mengatakan MoU dengan PT BTID,” ungkap pemerhati anak ini.

Baca juga :  Banjar Balun Bagikan 400 Sembako

Merasa tidak puas setelah melewati proses panjang, Ipung berencana melaporkan Wali Kota Denpasar ke Mabes Polri atas dugaan penyerobotan tanah serta melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar atas dugaan perbuatan melawan hukum.

Selain Wali Kota Denpasar, Ipung berencana membuat laporan ke Propam lantaran beberapa polisi yang tidak bertugas melakukan pengamanan saat itu, meminta bantuan pengamanan pada rencana penutupan jalan pada Kamis (26/6/2022).

Sebelumnya, Ipung membeberkan rencana penutupan akses Jalan Tukad Punggawa, Kampung Bugis, Desa Serangan, batal dilakukan karena polisi menahan alat berat masuk menuju lokasi penutupan.

Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Made Teja Dwi Permana yang ditemui Kamis (23/6/2022) sore di Polresta Denpasar mengatakan bahwa pihaknya hanya berusaha menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif dengan cara memediasi pihak Ipung dengan Pemkot Denpasar. (yan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini