Sekda Badung Pimpin Rapat Pembentukan Satgas Penanganan PMK

picsart 22 07 04 17 40 58 145
BENTUK SATGAS - Sekda Wayan Adi Arnawa memimpin rapat pembentukan Satgas PMK, bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (4/7/2022).

Mangupura, DENPOST.id

Menyusul Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), di daerah perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK. Untuk itu Sekda Badung, Adi Arnawa, memimpin langsung pembentukan Satgas PMK, di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (4/7/2022). Turut hadir Asisten II IB Gede Arjana; Kalaksa BPBD I Wayan Darma; Inspektur Luh Suryaniti; Kadis Pertanian dan Pangan I Wayan Wijaya; Kabag Hukum dan HAM Setda Badung, AA Gde Asteya Yudhya; Tim Ahli Fakultas Kedokteran Hewan Unud, Tjok Gde Oka dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Adi Arnawa mengatakan, pembentukan Satgas PMK ini dalam rangka meneruskan surat dari BNPB Pusat dan ini harus dilakukan secepatnya di masing-masing kabupaten/kota dan lrovinsi. Untuk itu diperintahkan kepada Kalaksa BPBD untuk segera membentuk draft-draft SK sekaligus menginformasikan kepada tim- tim yang masuk kedalam SK Satgas PMK ini. Setelah terbentuk SK ini, selanjutnya harus segera menyiapkan diri karena ini tidak jauh beda dengan penanganan Covid-19 serta harus cepat dan tanggap memutus mata rantai dari hewan yang terkena penyakit PMK.

Baca juga :  Cairkan Stimulus UMKM Tahap Satu, Giri Prasta : Badung Harus "Go and Grow Together"

“Setelah terbentuknya Satgas PMK dan sudah mendapatkan tupoksi masing- masing, kita akan bergerak secepatnya untuk melakukan pencegahan agar penyakit PMK tidak masuk ke Badung. Saya perintahkan kepada Kadis Pertanian dan Pangan untuk memastikan berapa vaksin yang kita dapat dari pusat, berapa kita dapat kuota vaksin dan berapa hewan yang akan dijadikan sasaran dan lokasinya di mana saja dan kapan kita mulai bergerak melaksanakan vaksinasi sehingga bisa membuat jadwalnya. Kita juga harus selalu berkoordinasi dengan Provinsi dan pusat agar penanganan PMK ini berjalan sesuai strategi percepatan penanganan PMK,” jelasnya.

Adi Arnawa juga mengatakan untuk percepatan penanganan PMK, diwajibkan membentuk Satuan Tugas Penanganan PMK di wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan yaitu di tataran kecamatan, kelurahan/ desa dan banjar. Serta keanggotaan Satgas PMK agar melibatkan seluruh komponen multipihak berbasis komunitas dan tetap mengedepankan prinsip satu komando dan keterpaduan upaya.

Baca juga :  Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Akibatkan Pohon Tumbang dan Bangunan Rusak

Sementara itu Kalaksa BPBD I Wayan Darma, mengatakan, sehubungan dengan penyebaran wabah virus PMK pada hewan ternak yang dapat menimbulkan dampak kematian pada hewan ternak dan kerugian materi kepada peternak dan masyarakat dibutuhkan tindakan yang cepat dan tepat. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku, di daerah untuk secepatnya dilakukan pembentukan Satgas Penanganan PMK dan menyiapkan strategi percepatan penanganan PMK. (a/115)

Baca juga :  Suwirta Usulkan Nusa Penida Disamakan Dengan Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini