Turun ke Kutuh, KPK RI Ungkap 686 Perangkat Desa Terlibat Korupsi

picsart 22 07 06 15 33 47 484
ANTIKORUPSI - Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi bersama Bupati Giri Prasta menandatangani komitmen Desa Antikorupsi.

Kutuh, DENPOST.id

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Rabu (6/7) turun ke Desa Kutuh.
Bersama jajarannya Kumbul menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi.
Kehadiran jajaran KPK di Wantilan Rangdu Kriya Mandala Desa Kutuh ini didampingi Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

Dalam kesempatan tersebut Kumbul menyampaikan, kalau Indonesia ingin maju atau bebas korupsi salah satunya harus dimulai dari pemerintahan paling kecil yaitu desa. Pasalnya tindakan korupsi tidak hanya terjadi di tingkat atas namun sudah merambah hingga ke tingkat desa. Terlebih sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 pemerintah pusat telah mengucurkan dana sekitar Rp 400 triliun lebih ke desa yang ada di seluruh Indonesia. “Ternyata di desa ada juga kasus korupsi di mana ada 686 perangkat desa termasuk kepala desa yang terlibat kasus korupsi. Kemudian, berdasarkan hasil survei BPS tahun 202, ternyata perilaku masyarakat desa ini lebih korupsi dari masyarakat kota sehingga kita turun ke desa, kita ingin anggaran yang turun ke desa bisa dikelola dengan baik digunakan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.

Baca juga :  Tiga Warganya Terjerat Bisnis Narkoba, Disel Minta Polisi Kejar Semua Pengedar

Ditambahkannya, KPK juga mendorong tiap desa untuk menggunakan teknologi dalam menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan transparansi. “Salah satu ciri desa antikorupsi adalah adanya transparansi data dan informasi yang bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya masyarakat desanya sendiri namun juga bisa diakses oleh masyarakat lain, makanya perlu adanya digitalisasi,” ujarnya.

Sementara itu, atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung, Giri Prasta menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada KPK RI karena telah melaksanakan pembinaan desa antikorupsi di Desa Kutuh. “Ini luar biasa sekali, karena ada pepatah yang mengatakan kalau desa sudah bersih dari korupsi berarti pemerintahan yang ada di atasnya dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat akan bersih semuanya. Inilah prinsip yang kita apresiasi penuh sebagai wujud dukungan terhadap komitmen Bapak Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran yaitu desa. Ini kan gayung bersambut dilaksanakan oleh KPK RI, ini luar biasa sekali,” ucap Giri Prasta.

Baca juga :  Diduga Korban Begal, Seorang Perempuan Tergeletak di Lahan Kosong

Ditegaskannya, Kabupaten Badung siap menjadi role model di tingkat nasional dalam mewujudkan desa antikorupsi. Terlebih Pemerintah Kabupaten Badung juga sudah 2 kali meraih penghargaan dari KPK RI yang didasari hasil penilaian dari berbagai macam aspek dan parameter. “Kita bukan ujug-ujug langsung dapat penghargaan, tidak bisa seperti itu. Nah sama seperti sekarang ini kan dilakukan observasi oleh KPK, dengan melakukan assessment semua kriteria dan seterusnya kita ikuti bersama. Dengan adanya KPK ke desa, kami meyakini ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas, karena betul-betul pelaksanaan ini berjalan transparan terbuka dan akuntabel,” imbuhnya.

Baca juga :  Sudah Seminggu Kabel Berjatuhan, Begini Reaksi Bendesa Adat Kutuh

Giri Prasta juga meyakini program yang diluncurkan KPK bertujuan untuk membuat masyarakat desa yang bahagia. “Dengan adanya arahan dan pembinaan dari KPK RI, kolaborasi teknologi akan bisa dilakukan dengan baik. Karena ada tiga hal di desa yang harus dioptimalkan apabila desa itu ingin maju, satu potensi desa, kedua infrastruktur dan yang ketiga SDM. itulah mengapa desa disebut sebagai taman sarinya kehidupan. Karena kalau desa berdaulat maka Indonesia akan bermartabat,” tegasnya.

Dikatakan pula, Desa Kutuh sejak lama telah melakukan persiapan yang baik di bidang administrasi maupun assessment dengan semua kriterianya. Dia berharap kutuh bisa menjadi role model terkait tata kelola anggaran pendapatan belanja desa. (113)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini