Sosialisasikan TNKB Anggota DPR RI, MKD Bantah Untuk Gaya-gayaan

gagah
TERIMA MKD - Ketua Badan Kehormatan BK DPRD Bali Ketut Suryadi ‘’Boping’’ didampingi Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana saat menerima MKD DPR RI yang dikomandani Wakil Ketua MKD Andi Rio Indris Pandjalangi. (DenPost.id/ist)

Denpasar, DenPost.id

Pimpinan dan anggota DPR RI diberikan fasilitas lengkap, selain gaji besar, dana perjalanan dinas, kegiatan reses, dan kendaraan dalam menjalankan tugas juga mendapat nopol khusus. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bagi pimpinan dan anggota DPR RI ini diatur dalam UU MD3 No.17 Tahun 2014 Pasal 80. Hal itu terungkap dalam sosialisasi yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bagi pimpinan dan anggota DPR RI, di ruang rapat gabungan DPRD Bali, Selasa (5/7/2022).

Kehadiran  MKD DPR RI yang dikomandani Wakil Ketua MKD Andi Rio Indris Pandjalangi ini, diterima Ketua Badan Kehormatan  BK DPRD Bali Ketut Suryadi ‘’Boping’’ didampingi Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana. Turut hadir pula dari kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Bali.

Menurut Andi Rio, mengacu pada aturan UU MD3, mulai dari tingkat pimpinan tinggi di DPR RI, pimpinan kelengkapan dewan hingga anggota dewan, diberikan TNKB khusus yang diisi lengkap dengan logo DPR RI.  Politisi Golkar ini menambahkan bagi pimpinan tinggi di DPR mendapat nomor kendaraan 1 digit, dan nomor belakang disesuaikan dengan fraksi masing-masing serta diurut sesuai perolehan suara pada pemilu. Bagi pimpinan alat kelengkapan dewan, nopol kendaraan terdiri dari dua digit dan nomor masing-masing fraksi. “Bagi anggota biasa, terdiri dari tiga digit nomor TNKB dan nomor fraksi di bagian belakang,” tegasnya.

Alasan pemberian nopol khusus bagi anggota DPR RI ini, bukan untuk gaya-gayaan, melainkan karena mobilitas anggota sangat tinggi seperti kegiatan turun ke konstituen pada kegiatan reses dan perjalanan dinas yang memerlukan pengawalan khusus dari kepolisian. Bahkan banyak anggota DPR RI yang ngantor pulang-pergi dari Jakarta-Bogor, sehingga pemberian TNKB khusus ini sangat membantu kelancaran menjalankan tugas di lapangan.

Baca juga :  Hari Kasih Sayang, Rilis Serial Pertama "Singkong Keju"

Pihaknya berharap pemberian nopol khusus ini juga mendapat pengawasan, selain dari aparat kepolisian, juga ada pengawasan langsung dari masyarakat. Jangan sampai nopol khusus ini disalahgunakan. “Kalau ada kendaraan berplat khusus anggota DPR RI yang disalah-gunakan dan masuk di tempat yang tidak pantas, mohon segera  dilaporkan,” pinta Andi Rio.

Sedangkan Ketua Badan Kehormatan DPRD Bali Ketut Suryadi mendukung yang dipapatkan MKD DPR RI, apalagi sudah diatur UU untuk kelancaran tugas anggota DPR. Untuk di DPRD Bali, mengenai taka da pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib di dewan yang dilakukan anggota BK. “Kami lebih banyak koordinasi dan komunikasikan, sehingga sampai saat ini BK di DPRD Bali belum ada mengeluarkan sanksi,” tegas Boping.

Baca juga :  Dukung Bali Open Border, Erick Tohir : Waktunya Bali Bangkit

Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana menyampaikan bahwa anggota DPR RI punya tugas dan tanggung jawab sangat besar, serta hak-hak yang didapatnya sama. Sayangnya, tidak demikian dengan anggota  DPRD Bali dan DPRD kabupaten/kota di Bali yang selama ini di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adi Ardhana juga menyampaikan keluhan terhadap Perpres No.33 Tahun 2020, khususnya dalam perjalanan dinas yang diatur anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. “Kalau melakukan kunjungan ke luar daerah, dana perjalanan dinas yang didapat tidak cukup. Sebaliknya anggota  norok lagi,” tegasnya.

Baca juga :  Didesak Buka Objek Wisata, Begini Kata Koster

Pihaknya berharap agar MKD DPR RI membantu memperjuangkan perubahan terhadap Perpres No.33 Tahun 2020 tersebut.  Protokoler anggota dewan yang diatur bisa memberikan fasilitas untuk anggota dewan di provinsi dan kabupaten/kota sehingga memudahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas.

Menyikapi keluhan yang disampaikan itu, Wakil Ketua MKD DPRRI Andi Rio Idris mengatakan selama ini memang cukup banyak keluhan yang sama tentang Perpres No.33 Tahun 2020. Sejak diberlakukan, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota tidak bisa berbuat apa-apa. “Kami sering sampaikan kepada pemerintah,  akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Keuangan,” pungkasnya. (dwa)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini