Gandeng Kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan Fokus pada Tunggakan Iuran

picsart 22 07 08 10 57 44 894
RAPAT KOORDINASI - BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi besama Kejaksaan se-Provinsi Papua Barat di Hotel Renaissance Uluwatu, Kuta Selatan, Badung, Kamis (7/7/2022).

Uluwatu, DENPOST.id

Dengan menggandeng pihak kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan fokus memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja. Bahkan, Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak kejaksaan telah dikeluarkan.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Kuncoro Budi Winarno, menjelaskan, SKK itu mencakup tiga kategori. Meliputi perusahaan sudah wajib tetapi belum daftar, perusahaan sudah daftar tetapi baru sebagian, dan perusahaan sudah daftar lengkap tetapi menunggak iuran. “Dari ketiga kategori itu, kami fokus pada perusahaan yang menunggak iuran,” ucapnya, usai menggelar rapat koordinasi besama Kejaksaan se-Provinsi Papua Barat di Hotel Renaissance Uluwatu, Kuta Selatan, Badung, Kamis (7/7/2022).

Baca juga :  Trek-Trekan Saat Wabah Corona, Belasan Muda-Mudi Ditangkap

Kuncoro menyebut, perusahaan yang tetap membandel akan mendapatkan sanksi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bentuk sanksi berupa denda Rp 1 miliar atau 8 tahun penjara. “Nanti akan dilihat oleh tim kejaksaan sampai sejauh mana. Kan tergantung juga, ada perusahaan yang memang punya iktikad baik untuk melakukan pembayaran. Terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak punya iktikad baik nanti tentu kita akan lihat rekomendasi dari kejaksaan seperti apa,” katanya.

Ditanya terkait fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut, Kuncoro mengungkapkan pertemuan ini untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Papua. “Fokus kami mengoptimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Papua Barat. Karena di Bali dan Nusa Tenggara sudah kami nilai optimal,” ucapnya.

Baca juga :  Khawatir Tower Roboh, Warga Penarungan Datangi Kantor Perbekel

Hal senada diungkapkan Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Rahmat Surya Lubis. Dikatakannya, kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Papua dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) ini merupakan perpanjangan atau kelanjutan dari kerjasama yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

Kerjasama ini diharapkan dapat mengotimalkan peran Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam membantu dan mengantisipasi permasalahan/problematika di bidang hukum. “Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara Kejaksaan dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan,” pungkasnya. (124)

Baca juga :  Gubernur Koster Lepas Penerbangan Kargo Perdana Denpasar-Hongkong

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini