Diduga Terindikasi Korupsi PHR, Puluhan Pengusaha di Bangli Diperiksa

picsart 22 07 10 19 51 41 873
OBYEK WISATA - Wisatawan yang nampak berkunjung ke kawasan obyek wisata Kintamani.

Bangli, DENPOST.id

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bangli, memanggil dan memeriksa puluhan pengusaha yang ada di Kabupaten Bangli. Pemanggilan penyumbang PAD Bangli ini, lantaran terkait dugaan adanya penyimpangan dana Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Tahun 2021.

Kanit Tipikor Satreskrim Polres Bangli, Ipda I Wayan Dwipayana, Minggu (10/7/2022), membenarkan pemanggilan tersebut. Dwipayana menyebutkan ada sekitar 30 pengusaha yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka tersebar dari empat kecamatan dan terbanyak pemilik usaha di kawasan Kecamatan Kintamani.

Baca juga :  Dua Bocah dan Pengasuh Digulung Ombak di Pantai Munggu

“Pemanggilannya bertahap dari Januari 2022, sampai sekarang. Tidak semua sekaligus, kita panggil satu-satu,” aku Dwipayana.

Pemangilan para pengusaha tersebut, lantaran pihaknya menemukan adanya indikasi dugaan korupsi atau penyimpangan hasil PHR tahun 2021. Berapa besar penyimpangan yang ditemukan, pihaknya masih belum bisa memastikan. “Yang jelas dugaan korupsinya ada,” tegasnya.

Ketegasan itu menurut perwira asal Tegalalang, Gianyar ini berdasarkan hasil pendapatan dari PHR tahun 2021, mengalami devisit. Padahal kata dia, tamu atau wisatawan yang datang terutama domestik di tahun tersebut, lumayan banyak.
“Tamunya banyak, tapi pajaknya yang masuk kok sedikit. Kami perkirakan ada penyimpangan masing-masing 10 persen. Jadi, pihak pengusaha memberikan titipan pajak 10 persen, namun tak disetorkan ke kas daerah,” bebernya.

Baca juga :  Dana Reses Kosong, Dewan Bangli Harapkan Keseimbangan

Dalam penjelasan tersebut, disebutkan pihak pengusaha berdalih meskipun tamu yang datang banyak, hanya sedikit yang berbelanja. “Alasannya sih demikian, makanya kami masih kembangkan,” ujarnya.

Selain pengusaha, pihaknya juga sempat memanggil dan meminta keterangan dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangli. “Sejauh ini kami masih pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan). Belum ke penyelidikan. Yang jelas, kami melihan indikasi itu (dugaan korupsi-red) ada,” tegasnya kembali. (128)

Baca juga :  140 Vial Vaksin Kembali Tiba di Bali

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini