Semua Fraksi DPRD Bangli Kawal Pembahasan Empat Ranperda

picsart 22 07 15 11 18 34 369
RANPERDA - Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menyerahkan draf 4 ranperda kepada Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. DENPOST.id/ist

Bangli, DENPOST.id

Jajaran Parlemen Bangli bersama eksekutif kini tengah fokus menggodok empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Di mana poin dari salah satu ranperda tersebut mengenai hak serta tugas dan fungsi kepala lingkungan (kaling).

Semua ranperda tersebut disampaikan langsung Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Kamis (14/7/2022) pagi, kemudian disusul dengan rapat Paripurna Dewan yang mengagendakan Pemandangan Umum Frasi-Fraksi DPRD Bangli. Rapat yang digelar di ruang rapat bersama DPRD Kubu, dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika.

Dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Bersama yang dibacakan anggota DPRD Sang Nyoman Wijaya disebutkan, ada tiga ranperda yang dibahas secara umum. Yakni tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bukti Mhukti Bhakti. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara satu ranperda lagi merupakan ranperda insiatif DPRD tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

Kata Sang Nyoman Wijaya, terkait Ranperda mengenai Kaling ini, semua fraksi mengapresiasi pemda yang telah dapat merespons kebutuhan dan kepentingan kepala lingkungan. Terlebih sebelumnya, pihaknya telah pernah membahas persoalan kelurahan menjadi desa dinas, termasuk memandang kepala lingkungan yang berada di bawah kelurahan bukanlah Pegawai Negeri Sipil. Namun pemberian penghargaan atau gaji dapat membebani APBD. “Kami berpendapat sebaiknya kelurahan bisa diusulkan menjadi desa dinas, sehingga kepala lingkungan dapat menjadi perangkat desa dan gajinya dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan PP 11 Tahun 2019 , UU no. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” sarannya.

Baca juga :  Jaga Prokes, Pencairan BPUM Manfaatkan Reservasi Online

Dalam hal ini, kata dia, fraksi-fraksi mengaku siap untuk membahas dan menindaklanjuti aspirasi Ranperda ini untuk dapat diperjuangkan hak-hak dan kejelasan tupoksi kepala lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta untuk mendapatkan kepastian Hukum.

Sementara berkaitan dengan Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bhukti Mhukti Bhakti, Fraksi DPRD Bangli masih memandang kajian kelayakan investasi tersebut masih seperti manara gading yang sangat teoritik. “Dalam artian belum melibatkan kajian bisnis praktis serta solusi-solusi yang bersifat business oriented,” ungkapnya.

Baca juga :  Trotoar di Perbatasan Apuan-Serokadan Amblas

Sedangkan terkait Ranperda Kabupaten Bangli tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Fraksi DPRD Bangli berpandangan pengelolaan keuangan daerah agar memenuhi syarat wajar, efisien, efektif, asas manfaat dan transparansi serta pelaporan sesuai kaedah-kaedah akuntansi pemerintahan dalam rangka harmonisasi Kebijakan penilaian BPK. “Pengelolaan Keuangan daerah diharapkan dapat menciptakan nilai tambah menuju pengelolaan keuangan yang dustainable/berkelanjutan, juga dapat menciptakan profit,” tegasnya.

Lanjut menyebutkan, dalam hal ini, Pemerintah Daerah diharapkan bukan hanya sebagai Lembaga Birokrasi yang menjalankan tugas-tugas rutinitas, akan tetapi dapat mampu menjadi entrepreneur dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah.
Selanjutnya terkait Ranperda Kabupaten Bangli tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, Fraksi-Fraksi berpandangan agar memprioritaskan kebutuhan masyarakat di tengah situasi Covid-19. Apalagi inflasi cendrung meningkat sehingga harga kebutuhan pokok masyarakat juga naik serta pentingnya untuk menindaklanjuti temuan BPK, seperti realisasi belanja modal melebihi anggaran dan salah penganggaran, pembayaran honor yang tidak berlandaskan ketentuan perundang undangan dan penataan asset yang belum optimal. (c/128)

Baca juga :  Erick Thohir: Pemberdayaan UMKM BRI Jadi Lokomotif Ekonomi Pro-Rakyat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini