Warga Gilimanuk Kembali Datangi Kantor DPRD Jembrana

picsart 22 07 21 19 23 34 359
DATANGI DPRD - Puluhan warga Gilimanuk, saat kembali mendatangi Kantor DPRD Jembrana, dan memperjuangan SHM untuk tanah yang telah ditempati.

Negara, DENPOST.id

Puluhan warga Gilimanuk, Kamis (21/7/2022), kembali mendatangi kantor DPRD Jembrana. Kedatangan Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk (AMPTG) guna memenuhi undangan dari DPRD Jembrana, terkait mediasi antara perwakilan warga dengan pihak Kantor Pertanahan ATP/BPN Jembrana dan Bupati Jembrana yang diwakili Sekda Jembrana, I Made Budiasa.

Itu terkait persoalan tanah HPL di Kelurahan Gilimanuk untuk menjadi hak pribadi. DPRD Jembrana telah mengkaji, di mana tanah Gilimanuk dalam bentuk HPL, Pemkab Jembrana tidak bisa memberikan hak milik kepada warga Gilimanuk. Tanah tersebut, harus dikembalikan terlebih dahulu ke pemerintah pusat baru bisa dimohonkan kembali oleh warga ke pemerintah pusat.

Ini sesuai dengan penjelasan dari pihak BPN pengelolaan tanah di Gilimanuk, pemerintah pusat sudah memberikan hak pengelolaan kepada Pemkab Jembrana, sehingga warga Gilimanuk mengajukan dan meminta tanah yang ditempati menjadi hak milik bersertifikat yang sebelumnya merupakan tanah HPL.

Dalam hal ini Pemkab Jembrana sebagai pengelola tidak bisa memberi hak milik kepada warga Gilimanuk, tanah HPL harus dikembalikan terlebih dahulu ke pemerintah pusat.

Baca juga :  Bengkel Sastra Musikalisasi Puisi Digelar di Jembrana

Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi mengatakan ini merupakan mediasi yang kesekian kalinya dengan aliansi terkait dengan tanah HPL Gilimanuk. “Setelah kita kaji, kita telusuri, kita pelajari, regulasinya itu sudah ada gambaran untuk kita sekarang tinggal menunggu komitmen dari bupati. Ketika kita akan melepaskan hak pengelolaan tanah tersebut, itu wajib menerima haknya mengembalikan dulu kepada pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan klausul di bidang pelepasan hak,” ucapnya.

Baca juga :  Bupati Jembrana Kembali Mengunjungi Warga Sakit

Setelah tanah tersebut dilepaskan oleh bupati, lanjut Sri, baru masyarakat bisa memohonkan karena tanah tersebut kembali menjadi tanah negara bukan lagi HPL. Kalau tanah masih bersifat HPL, tidak boleh diserahkan langsung kepada masyarakat sebagai hak milik. Jadi, hak di atas hak itu tidak diperbolehkan peraturan perundang-undangan.

“Kami siap di DPRD nanti begitu komitmen bupati kita dapatkan, beliau siap melepaskan dan bersurat pada kami. Karena dalam klausul peraturan perundang-undangan itu kan ada persetujuan dari DPRD. Begitu bupati memberikan kepada kami keinginannya melepaskan HPL tersebut dikembalikan pada negara, tentu kita akan segera membuat pansus untuk memfasilitasi memediasi kawan-kawan dari pada aliansi Gilimanuk,” jelasnya.

Baca juga :  Diterjang Angin Kencang, Atap Rumah Jro Mangku Wesning Hancur

Anggota pansus dari Komisi I DPRD Kabupaten Jembrana, IB Susrama memberikan 2 saran kepada Bupati Jembrana melalui Sekda Jembrana yang mewakili yang petama dilakukan pendataan jumlah are lahan HPL agar bisa dikembalikan seluruhnya. “Di sini agar bisa diketahui yang mana tanah aset pemerintah daerah dan lahan pemukiman HPL sesuai pemohon itu bisa dikembalikan ke negara. Pendataan juga termasuk aset-aset untuk kepentingan umum termasuk juga strategi program pembangunan Kabupaten Jembrana kedepan itu juga menjadi pendataan,” terangnya,

Saran yang kedua, lanjut Susrama, pelepasan HPL untuk dikembalikan ke tanah negara, khusus untuk tanah pemukiman. (120)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini