Penyedia Dinilai Lalai, Disperindag Gianyar Putus Kontrak Pengerjaan Pasar Ubud

picsart 22 07 22 19 55 32 872
Kepala Dinas Perindag Gianyar, Luh Gede Eka Suary.

Gianyar, DENPOST.id

Semenjak revitalisasi Pasar Ubud sepakat dikerjakan per 17 Mei 2022 oleh Citra Prasasti Kencana KSO, hingga saat ini belum ada progres pembangunan fisik yang signifikan. Bahkan, project manager dari pihak penyedia (Citra Prasasti Kencana KSO) mengundurkan diri dari perusahaan yang menjadi penyedia/pelaksana proyek revitalisasi Pasar Ubud tersebut.

Pengunduran diri manajer proyek ini, disebutkan diduga karena adanya masalah internal perusahaan. Selain itu, penyedia yang memenangkan tender pengerjaan revitalisasi Pasar Ubud, PT. Citra Prasasti Konsorindo ternyata masuk daftar hitam LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Penyedia ini masuk daftar hitam LKPP pada 18 Mei 2022, sehari setelah penandatanganan kontrak kerja dengan Disperindag Gianyar.

Menyikapi berbagai permasalahan pembangunan akibat tindakan penyedia yang tergolong wan-prestasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Gianyar, memutus kontrak kerja pembangunan Pasar Ubud tersebut, Selasa (19/7/2022).

Sebelum pemutusan kontrak kerja, Disperindag Gianyar telah melayangkan tiga kali surat peringatan, yakni pada 20 Juni, 29 Juni dan 30 Juni 2022, serta disusul surat pemberitahuan rencana pemutusan kontrak pada, 4 Juli 2022. Namun, pihak penyedia tidak bisa menunjukkan perbaikan atas pekerjaannya yang dipermasalahkan Disperindag tersebut.

Baca juga :  Di Batuan, Sebuah Bangunan Piasan Terbakar

Kepala Dinas Perindag Gianyar, Luh Gede Eka Suary, Jumat (22/7/2022), mengatakan yang menjadi permasalahan dari segi administrasi adalah pemenuhan Sistem Manajamen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Di mana, berdasarkan kajian teknis konsultan manajemen, konstruksi pekerjaan yang dilakukan pihak penyedia tidak memenuhi SMKK. Tidak terpenuhinya SMKK dikhawatirkan tidak terpenuhinya kualitas, mutu dan biaya.

“Ini bisa menjadi masalah dikemudian hari jika SMKK tidak terpenuhi,” kata Eka Suary.

Baca juga :  FGD Paiketan Krama Bali, Kasus LPD Tak Rugikan Keuangan Negara dan Selesaikan dengan Hukum Adat

Penyebab pemutusan kontrak berikutnya adalah “time schedule” atau jadwal pekerjaan yang dinilai oleh konsultan/tim pendamping dan tidak rasional. Jadwal pelaksanaan seharusnya sudah dipenuhi sejak awal sesuai kontrak kerja yang telah disepakati. “Jadwal pekerjaan mereka datar di awal, namun padat di akhir. Satu bulan awal pekerjaannya sedikit di akhir-akhir sangat padat,” beber Eka Suary.

Manajemen jadwal ini menurut Eka Suary sangat riskan bagi karakteristik masyarakat Ubud yang padat. Kepadatan pekerjaan dan ketergesaan mengejar target waktu bisa menyebabkan kelalaian memperhatikan keselamatan lingkungan sekitar. Pihak penyedia sempat mengajukan surat keberatan atas rencana pemutusan kontrak tersebut, dan meminta melanjutkan pekerjaan. Namun, tidak bisa diterima oleh Disperindag Gianyar.

Baca juga :  Tim Gabungan Stop Galian C Ilegal di Sumanpan

Hal tersebut karena pihak penyedia dinilai tidak memenuhi hal-hal prinsip yang dinyatakan dalam surat peringatan yang diberikan “Segala sesuatu yang kami minta dalam SP merupakan hal yang sangat prinsip untuk menjadi landasan pekerjaan di lapangan, pihak penyedia lalai melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga kami berdasarkan hal-hal tersebut, dan atas pertimbangan tim pendamping menolak permohonan penyedia untuk melanjutkan pekerjaan dan memutus kontrak kerja per hari ini,” tegas Eka Suary.

Ditambahkan, pemutusan kontrak dilakukan demi menyelamatkan serapan dana DAK yang diperjuangkan oleh Pemkab Gianyar. Pasar Ubud sendiri merupakan sumber penggerak ekonomi masyarakat Bali pada umumnya dan Gianyar pada khususnya. Di mana, Ubud sebagai pusat pariwisata Gianyar. (116)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini