Di-PHK, Ratusan Karyawan Hotel Inna Grand Bali Beach Mengadu ke DPR RI

picsart 22 07 25 20 29 56 289
TERIMA PENGADUAN - Anggota DPR RI, Nyoman Parta, saat menerima pengaduan ratusan karyawan Hotel Grand Ina Bali Beach, dikediamanya, Senin (25/7/2022).

Gianyar, DENPOST.id

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bali, Nyoman Parta, Senin (25/7/2022), menerima pengaduan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari ratusan karyawan Hotel Grand Inna Bali Beach, dikediama Parta di Desa Guwang, Sukawati, Gianyar.

Salah seorang perwakilan korban PHK, Made Sudana, menjelaskan mengenai kesewenang-wenangan pihak manajemen hotel ”plat merah” tersebut. Awalnya Sudana dan karyawan hotel lain diundang oleh manajemen hotel untuk mendengarkan sosialisasi. Pihaki manajemen hotel saat itu menyampaikan dari seluruh karyawan sebanyak 380, sebanyak 280 orang di antaranya  di-PHK. Hal ini mengejutkan, sebab dua bulan sebelumnya yakni 25 April 2022, sudah ada keputusan antara pekerja dengan Direksi PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Nomor: 0012/KD/DH/HIN/VI/2022 tentang kebijakan merumahkan pekerja Hotel Grand Inna Bali Beach. Dimana karyawan hanya dirumahkan, namun bukan di-PHK.

Baca juga :  Akan Digelar ‘’Pecaruan’’ di Rumah Warga yang Tertimpa ‘’Bade’’

Keputusan merumahkan pekerja itu berisi tentang kesepakatan pertama: para pekerja mendapat upah (gaji pokok) secara rutin setiap bulan mulai dari pekerja dirumahkan sampai dengan dipekerjakan kembali atau revitalisasi selesai. Dua: pekerja berhak dipekerjakan kembali tanpa proses rekrutmen.
“Kesepakatan ini telah berjalan selama dua bulan, namun tiba-tiba (Senin pagi) pihak manajemen mengumpulkan pekerja dan langsung menyodorkan surat PHK,” jelas Sudana.

Dengan dasar tersebut, ratusan pekerja menolak untuk di-PHK. Menanggapi pengaduan pekerja tersebut, anggota DPR RI, I Nyoman Parta, mengaku bakal memberikan pembelaan.

Baca juga :  Kondisi Ekonomi Makin Sulit, Bupati Gianyar Instruksikan SD dan SMP Tak Pungut Biaya PPDB

Parta yang duduk di Komisi VI DPR R membidangi BUMN ini mengungkapkan perusahaan BUMN tidak boleh sewenang-wenang. “Ada wajah negara dalam BUMN. Kebijakan BUMN harus manusiawi dan jangan sewenang- wenang,” tandas Parta. (yul)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini