Perusda Jembrana Hadapi Masalah, Tamba Usulkan Ranperda

picsart 22 07 26 16 25 15 955
RANPERDA - Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, menyampaikan dua ranperda dalam sidang paripurna DPRD Jembrana dan salah satunya terkait permasalahan Perusda Jembrana.

Negara, DENPOST.id

Rapat paripurna VI masa persidangan III Tahun sidang 2021/2022 berlangsung di ruang sidang utama DPRD Jembrana, Selasa (26/7/2022).
Sidang mengagendakan penjelasan Bupati terkait 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Adapun dua Ranperda tersebut yakni Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Tribhuwana dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi itu,  Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, mengatakan, Perusahan Daerah (Perusda) Kabupaten Jembrana sebagai salah satu BUMD Pemerintah Kabupaten Jembrana menghadapi berbagai permasalahan beberapa tahun terakhir.  Keberadaannya dikatakan tidak mampu memberikan manfaat pada perkembangan perekonomian daerah.
Karena itu,  memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusda Kabupaten Jembrana diubah bentuk kelembagaannya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tribhuwana.

Baca juga :  Lumpuh dan Bertahan Hidup, Artana Buat Kerajinan Anyaman Bambu

“Urgensi pembentukan Perumda dilakukan untuk memanfaatkan segala peluang dalam rangka mendorong pembangunan perekonomian Jembrana serta memfasilitasi pertumbuhan bisnis dan investasi secara lebih luas,” ungkapnya.
Selain itu, Tamba berharap keberadaan Perumda Tribhuwana mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Perusda sebelumnya.

Ke depan, peran perumda diharapkan  memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan kemanfaatan umum untuk memenuhi hajat hidup masyarakat.
“Untuk menjamin kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tribhuwana menyatakan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Tribhuwana,” tambahnya.

Baca juga :  Gubernur Bali: Jangan Kendur Bikin Perarem “Gering Agung”

Sementara itu, terkait Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Tamba mengatakan, perlu dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Jembrana.
Baik itu melalui peningkatan tipologi perangkat daerah, penggabungan perumpunan urusan pemerintahan, maupun pemisahan perumpunan urusan pemerintahan.

Sehubungan hal itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan ini dilakukan hanya terhadap beberapa ketentuan atau beberapa pasal/ayat yang terbatas.

Baca juga :  12 Pasien Covid-19 yang Sembuh di Jembrana Dipulangkan

“Penataan perangkat daerah ini juga diharapkan dapat mewujudkan postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang baik,” pungkas Tamba. (120)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini