Ombudsman pun Soroti Polemik Atlas Beach Fest

resmi
PEMBUKAAN ATLAS - Suasana pembukaan Atlas Beach Fest di Pantai Berawa, Canggu, Kuta Utara, Badung, beberapa waktu lalu. (DenPost.id/ist)

Denpasar, DenPost

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menyoroti polemik Atlas Beach Fest yang bisa beroperasi walau belum mengantongi izin lengkap. Dalam kasus ini, pemda diharap adil dengan para pelaku usaha di Bali dan tidak semata-mata tunduk karena melihat investasi besar.

Beach club yang disebut terbesar di Asia ini dengan bebas beroperasi walau izin-izinnya belum lengkap. “Tempat usaha seharusnya tidak bisa beroperasi jika belum merampungkan perizinan. Hal itu dilihat dari sisi adminitrasi. Tapi anehnya Atlas Becah Fest sudah beroperasi,” ungkap Nyoman Sri, Rabu (27/7) kemarin.

Baca juga :  Pemuda Nekat Bobol Asrama TNI AD 

Menurut dia, jika tempat usaha belum merampungkan izin atau ada pelanggaran di lapangan, namun membandel beroperasi, pemda semestinya menjatuhkan sanksi administrasi seperti teguran atau pembinaan. “Bahkan operasionalnya bisa diberhentikan sementara. Ketegasan pemda bisa dilihat dari polemik ini, agar ada perlakuan yang sama terhadap usaha lain,” tegas Nyoman Sri.

Ditambahkannya, jika ada tempat usaha yang beroperasi walau melanggar, bisa dipastikan tidak ada keadilan yang didapat oleh pengusaha kecil di Pulau Dewata. “Ya mengetahui ada investasi besar semuanya tutup mata saat ada pelanggaran. Sedangkan usaha kecil yang melanggar langsung ditutup,” beber wanita asal Karangasem ini.

Baca juga :  PSR FOKUS DISABILITAS, LANSIA, UMKM, NELAYAN DAN YATIM-PIATU

Jika pemerintah konsisten menertibkan usaha yang tidak mengantongi izin secara lengkap, seharusnya tanpa pandang bulu. Usaha skala besar atau kecil mesti diperlakukan sama, sehingga ada mekanisme yang dijalankan. Misalnya ada sanksi administrasi karena nekat buka tanpa mengantongi izin lengkap.

Ketegasan masalah izin ini, tambah Made Sri, bisa jadi contoh bagi para pengusaha lain supaya menghormati aturan jika membuka usaha di Bali. “Bila usaha besar saja melanggar tanpa teguran, maka usaha lainnya juga akan mencontoh hal itu. Jangan sampai yang besar ada kompromi, sedangkan yang kecil ditindak tegas,” sentilnya.

Baca juga :  UNBK Normal, Siswa SMK Tak Ikut Dirumahkan

Nyoman Sri menyarankan agar pemda membuat mekanisme pembinaan yang jelas. Walau sudah ada iktikad baik dari pengusaha serta sudah ada verifikasi dinas terkait, tapi perizinan tetap belum lengkap. “Selama isin itu masih dalam proses verifikasi seharusnya ada mekanisme yang lain misalnya sanksi administrasi atau pembinaan,” pungkasnya. (yan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini