Diterima DPRD Bangli, Dua Ranperda Ditetapkan Jadi Perda

picsart 22 08 02 13 18 37 281
RANPERDA - Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, menyerahkan dua ranperda yang sudah disepakati kepada Sekda Bangli, IB Gde Giri Putra. DENPOST.id/ist

Bangli, DENPOST.id

Jajaran Parlemen Bangli menerima dan menyepakati dua ranperda yang sebelumnya diajukan eksekutif untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Dua ranperda yang dimaksud yakni ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ranperda insiatif DPRD tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Kaling). Penetapan dan pengesahan dua ranperda tersebut melalui Sidang Paripurna di Ruang Rapat Bersama Sekretariat DPRD Bangli, Selasa (2/8/2022).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika didampingi ketiga wakil. Sidang dihadiri Sekda Bangli, IB Gde Giri Putra serta seluruh pimpinan OPD di Lingkungan Pemkab Bangli.

Baca juga :  Apresiasi Nasabah Setia, BritAma FSTVL Hadirkan Hadiah Kendaraan Listrik Asli Indonesia

Ada sejumlah catatan yang dilayangkan jajaran DPRD Bangli terkait kedua ranperda tersebut. I Wayan Mertha Suteja, selaku pembicara gabungan komisi DPRD Bangli menyebutkan, pihak eksekutif memerlukan SDM yang berkompeten dalam menyosialisasikan sistem pengelolaan keuangan daerah di seluruh OPD. “Ranperda pengelolaan keuangan daerah ini juga bisa dijadikan acuan dalam menetapkan rancangan APBD dan penjabarannya,” sebut politisi PDIP ini.

Sedangkan terkait perda kaling, parlemen Bangli juga mengingatkan eksekutif untuk memperhatikan sejumlah hal berkaitan dengan tugas kaling. Di mana tugas/fungsi desa dengan kelurahan memiliki kesamaan hanya perbedaan dari segi administrasi kependudukan saja.

Baca juga :  PKP Edukasi Petani Buat Pupuk dari Bangkai Ikan

Sementara itu, Sekda Bangli mengucapkan terima kasih atas disetujuinya dua ranperda tersebut untuk ditetapkan sebagai ranperda. Menurutnya, kedua perda tersebut sangat penting dalam memajukan pembangunan dan memberikan manfaat bagi Kabupaten Bangli. Baik dari segi tata kelola keuangan maupun penataan terkait tugas dan hak kaling.

Giri Putra menyebutkan, selain membantu lurah atau perbekel dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pengurusan adiministrasi kependudukan, kaling juga membantu menjaga keamanan dan ketertiban di masing-masing lingkungan atau banjar. “Tugas kepala lingkungan tak kenal waktu. Mereka juga bisa bekerja 24 jam. Karenanya diperlukan payung hukum untuk pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, yang merupakan ranperda inisiatif DPRD,” tegas Giri Putra. (c/128)

Baca juga :  Jelang Nikah, Calon Mempelai Pria Gantung Diri

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini