Pemprov Bali Hibahkan 2 Hektar Lebih Tanah ke Desa Adat Buleleng

picsart 22 08 03 20 14 51 773
SERTIFIKAT TANAH - Gubernur Bali, I Wayan Koster, saat menyerahkan 72 sertifikat tanah kepada Kelian Desa Adat Buleleng, I Nyoman Sutrisna, di Wantilan Kantor Desa Adat Buleleng, Rabu (3/8/2022).

Singaraja, DENPOST.id

Masyarakat Buleleng yang menempati Jalan Nakula, Sahadewa, Gatotkaca, dan Werkudara kini bisa bernafas lega. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Bali telah menghibahkan tanah aset daerah yang telah ditempati 72 kepala keluarga (KK) sejak tahun 1956 itu, kepada Desa Adat Buleleng.

Kini, tanah seluas 2 hektar lebih itu dapat secara sah mereka tempati dan kelola sebagai tanah ayahan desa. Momen bersejarah itu, ditandai dengan penyerahan 72 sertifikat tanah oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster kepada Kelian Desa Adat Buleleng, I Nyoman Sutrisna, di Wantilan Kantor Desa Adat Buleleng, Rabu (3/8/2022).

Baca juga :  Jelang Perayaan Natal Bersama, Ratusan Jemaat Jalani Uji Usap Antigen di Badung

Pada sambutannya, Gubernur Koster menjelaskan tanah aset daerah tersebut dia hibahkan ke Desa Adat Buleleng, agar dapat dibentengi oleh aturan adat, yakni awig-awig atau pararem, sehingga masyarakat yang telah turun temurun menempatinya memiliki landasan yang sah dalam menempati tanah itu, dengan syarat mengabdi atau ngayah kepada desa adat.

Koster menekankan Desa Adat Buleleng agar tidak mengalihfungsikan tanah itu, karena sejak awal tanah tersebut dihibahkan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah turun temurun menempati tanah itu.

Baca juga :  Sebulan, Polres Buleleng Tangkap 7 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba 

“Lahan ini saya hibahkan ke desa adat, tetapi peruntukannya tetap untuk warga itu. Nggak perlu menyewakan tanahnya kepada warga, cukup dengan ngayah dan punia yang diatur dengan pararem,” ujarnya.

Sejalan dengan Koster, Kelian Desa Adat Buleleng, Nyoman Sutrisna akan memberikan hak warga untuk menempati tanah tersebut hingga seterusnya secara turun temurun, dengan syarat yang boleh mewarisinya adalah purusa atau ahli waris secara adat Bali, sehingga jika satu keluarga tidak memiliki purusa, maka tanah tersebut akan kembali dikelola oleh pihak Desa Adat Buleleng.

Baca juga :  Sembuh dari Covid-19, Tahanan Kejaksaan Dipindah

Selain itu, Sutrisna menekankan kepada warga agar tidak menyewakan, menggadaikan maupun menjual tanah yang telah diberikan hak pemanfaatannya tersebut. “Tidak boleh dipindahtangankan kepada orang yang tidak sesuai dengan tatanan struktur silsilah keluarga yang dimiliki,” tegasnya.

Sebanyak 72 sertifikat tanah tersebut, lanjut Sutrisna memang hak milik Desa Adat Buleleng, namun warga diberikan sertifikat hak komunal dengan atas nama KK. Terkait nilai ayahan maupun punianya, ke depannya Sutrisna akan menggelar paruman atau rapat adat dengan warga untuk membahas hal itu. (118)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini