Belum Kantongi Izin, “Break Water”  di Jimbaran Dihentikan Sementara

ceki
TINJAU PENATAAN LAHAN - Aparat Satpol PP Badung bersama Dinas PUPR, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, meninjau penataan lahan untuk pemecah gelombang di Pantai Jimbaran, Kutsel, Badung. (DenPost.id/ist)

Jimbaran, DenPost.id

Video berupa penataan lahan di pinggir pantai di Jimbaran, Kutsel, Badung, viral di media sosial (medsos). Dalam video itu tampak satu alat berat menggeser dan mendorong bebatuan kapur. Penataan ini mendapat perhatian Satpol PP Badung bersama instansi terkait, termasuk Kelurahan Jimbaran.

Kasatpol PP Badung IGAK Suryanegara saat dihubungi Selasa (9/8/2022) mengakui bahwa pihaknya sudah dua kali turun ke lokasi penataan. Pertama pada Sabtu (6/8/2022)  pihaknya turun bersama jajaran Kelurahan Jimbaran. Sedangkan kedua pada Selasa kembali turun mendampingi  Dinas PUPR Badung serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. “Tugas saya kan melakukan pengawasan dan pembinaan. Selama belum ada izin (penataan pantai), maka saya sarankan aktivitas itu dihentikan dulu,” tegasnya.

Baca juga :  Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri Terima Bali-Bhuwana Mahottama Nugraha ISI Denpasar

Suryanegara menambahkan bahwa saat pertama turun bersama staf Kelurahan Jimbaran, pihaknya membawa surat permintaan klarifikasi. Selanjutnya pada Senin (8/8/2022) pengusaha (investor) datang ke Kantor Satpol PP Badung untuk menyampaikan izin. Mengingat panataan untuk pemecah gelombang lepas pantai (break water) ini belum ada izin, maka pihaknya minta agar pengurukan dan perataan dihentikan sambil menunggu izin dari Kementerian PUPR.

Kesimpulannya, tambah Suryanegara, batu-batu (karang) yang dipakai menguruk pantai agar diambil kembali. “Pihak pengusaha berjanji besok (Rabu) mengambil batu yang jatuh di pantai tersebut,” paparnya.

Baca juga :  Ijin Pangkalan Diluncurkan, Sopir Konvensional Beri Apresiasi

Dia menambahkan bahwa pengusaha sebelumnya mengaku yakin akan mendapat izin. Namun pihaknya bersama dinas terkait yang turun tetap menegaskan sebelum ada izin tertulis agar penahan ombak itu disetop dulu. “Kalau secara lisan bisa jadi nanti beda dengan yang tertulis. Maka sebaiknya menunggu izin tertulis turun dulu,” tegas Suryanegara.

Lebih jauh dia memaparkan untuk lahan yang ditata tersebut memang milik pribadi, bahkan sampai di tepi pantai dengan status tanah SHM. Lahan sengaja ditata untuk aktivitas pariwisata sampai di tepi pantai.

“Memang penataan tanah sendiri atau pribadi, namun ada yang jatuh ke laut. Sebelum izin turun, jangan dulu dilanjutkan. Walau katanya pembahasan sudah dilakukan, tapi kan izinnya belum keluar. Kalau izinnya sudah dipegang, silakan,” tegasnya.

Baca juga :  Enam Sekolah Baru Siap Dioperasikan, Pemerintah Jamin Tak Ada Lulusan SMP Tercecer

Sedangkan untuk penataan lahan pribadi, sambung Suryanegara, saran Dinas Kehutanan dan PUPR sejauh tanah atau batu kapur hasil penataan tidak dijual serta dimanfaatkan untuk penataan di lokasi, hal itu tidak jadi masalah seperti untuk terasering atau pematangan dan penataan lahan. “Kesimpulan Dinas PUPR, Kehutanan dan Lingkunhan Hidup minta batu yang jatuh ke laut agar diangkat kembali  dan pembangunan pemecah ombak atau gelombang dihentikan,” pungkas Suryanegara. (sug)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini