Dukung Penguatan Fungsi Tahura, Gubernur Jalin Kerja Sama dengan Dirjen Cipta Karya dan DirjenBina Marga PUPR

koster12
PERLIHATKAN NASKAH KERJASAMA - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusamastuti dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian memperlihatkan naskah perjanjian kerjasama Dukungan Penguatan Fungsi Kawasan Tahura Ngurah Rai, yang ditandatangani Rabu (10/8/2022). (DenPost.id/ist)

Denpasar, DenPost.id

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusamastuti, dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian di ruang Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (10/8/2022), menandatangani perjanjian kerjasama Dukungan Penguatan Fungsi Kawasan Tahura Ngurah Rai melalui pembangunan infrastruktur fasilitas wisata alam dalam rangka KTT G20 di Bali.

Menurut Gubernur Koster penandatanganan perjanjian kerja sama ini sejalan dengan visi Pemprov Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Hal tersebut mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Untuk mewujudkan kehidupan krama (warga) Bali yang sejahtera dan bahagia sekala–niskala, menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai prinsip Tri Sakti Bung Karno yakni Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Baca juga :  Potong Jalur, Pemotor Tewas

Gubernur Koster menambahkan bahwa Provinsi Bali memiliki kawasan hutan mangrove (bakau) seluas 3.000 hektar. Dari jumlah tersebut, 44% (1.373,50 hektar) ada di kawasan hutan Tahura Ngurah Rai. Kawasan hutan ini memiliki 17 spesies mangrove sejati (true mangrove) dan 16 spesies mangrove ikutan (mangrove assosiate). “Ternyata unik juga Bali ini, kecil-kecil ada kekayaan luar biasa. Jadi 3.000 hektar (hutan mangrove di kawasan Tahura Ngurah Rai) sudah ada dan kami terus mengupayakan untuk memperluas kawasan hutan mangrove ini di beberapa wilayah yang memungkinkan yaitu di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Klungkung dan Badung,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Gubernur Koster mengakui seiring berjalannya waktu, luas hutan mangrove Tahura mengalami penurunan akibat berbagai hal di antaranya konversi kawasan hutan untuk berbagai kepentingan publik dan program nasional yang tidak dapat terelakkan. Hal ini dikarenakan posisi kawasan hutan Tahura Ngurah Rai sangat strategis di pusat pertumbuhan industri pariwisata wilayah Sanur, Kuta, dan Nusa Dua. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki dan melestarikan hutan mangrove, antara lain penanaman kembali bibit mangrove, pengaturan tata ruang wilayah pesisir, penegakan hukum terhadap pelanggaran bidang kehutanan, dan pembersihan/pembebasan mangrove dari pencemaran sampah-sampah plastik yang menganggu pertumbuhan dan kesehatannya.

Baca juga :  Denpasar Tambah 12 Covid-19, Lima Kasus dari Cari Suket Swab Test

“Ini mendesak kami lakukan, dan kami sudah menugaskan Pak Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali untuk membuat wrap map untuk melakukan penghijauan di seluruh Bali dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong dengan mangrove maupun dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain agar sekaligus tercapai luasan hutan 30 persen dari seluruh kawasan di Bali. Sekarang baru mencapai 23 persen. Jadi kami akan perluas dan masih banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Cuma modalnya kurang, uangnya belum ada, sehingga kami mohon dibantu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” tandas Gubernur tamatan ITB ini.

Baca juga :  JKP Dimulai Februari, BP Jamsostek Sebut Korban PHK Dapat Pengganti Gaji

Koster mengungkapkan bila Bali hijau dan ekosistemnya terjaga dengan baik, maka membuat hidup lebih sehat. Hal itu karena udara yang dihirup adalah udara bersih, sehingga citra pariwisata Bali akan naik dengan sendirinya. Karena itu dalam pelestarian kawasan mangrove di Bali bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemprov Bali, namun juga menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat dan stakeholder yang sejalan dengan Pergub Bali No.24 Tahun 2020 tentang pelindungan sungai, mata air, danau dan laut.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Koster mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penandatanganan perjanjian kerjasama Dukungan Penguatan Fungsi Kawasan Tahura Ngurah Rai melalui pembangunan infrastruktur fasilitas wisata alam dalam rangka KTT G20 di Bali ini. (kmb)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini