Gubernur Bali Perjuangkan Seluruh non-ASN Diangkat Jadi ASN

gubernur koster24
Wayan Koster

Denpasar, DenPost.id

Sehubungan dengan terbitnya Surat Menteri PANRB No.B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), Pemprov Bali mencermati dan melakukan kajian untuk menyikapi serta mengambil langkah-langkah strategis mengenai tenaga non-ASN (kontrak) untuk menunjang program/kegiatan Pemprov Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan hal itu dalam siaran persnya Jumat (12/8/2022).

Dia menambahkan hingga Juli 2022, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Bali sebanyak 11.172. Mereka terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 10.251, dan PPPK sebanyak 921. Jumlah PNS yang pensiun setiap tahun berkisar 600 – 700. Sedangkan formasi CPNS yang ditetapkan oleh Menteri PANRB setiap tahun selalu lebih kecil dibanding jumlah PNS yang pension. Ketimpangan jumlah yang pensiun dengan formasi yang ada, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pencapaian lima program prioritas Pemprov Bali yang meliputi pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi dan budaya, dan pariwisata.

Untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat, murah dan pasti, Pemprov Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik yang dijalankan oleh tenaga-tenaga IT, tetapi belum didukung tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi di bidang IT. ‘’Untuk memastikan berjalannya program prioritas dan tata kelola pemerintahan yang baik serta menutupi kekurangan tenaga yang memiliki kompetensi, maka saya mengambil kebijakan mengangkat tenaga
non-ASN secara selektif,’’ tegas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Selama hampir empat tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali, Koster telah mengangkat 854 orang dari total tenaga kontrak yang ada yakni sebanyak  8.944. Kebijakannya mengangkat tenaga kontrak secara selektif didasarkan pada kebutuhan organisasi dalam menjalankan program prioritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca juga :  Pelanggar Prokes Didenda dan Dihukum Push Up

Dengan terbitnya Surat Menteri PANRB No.B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemda, khususnya pada angka 6 kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian agar melakukan: pemetaan pegawai non-ASN di instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK. Juga menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK; menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023. Pejabat pembina kepegawaian tidak diperkenankan mengangkat tenaga yang bekerja di pemerintahan di luar PNS dan PPPK. ‘’Mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, saya telah mendengar keresahan di kalangan pegawai kontrak atas keberadaan dan keberlangsungan kerja mereka. Atas dasar itulah saya menugaskan Sekda dan Kepala BKPSDM untuk berkordinasi dengan pemerintah pusat merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan tenaga kontrak dalam mendukung pelaksanaan program di Provinsi Bali,’’ tambah Gubernur Bali tamatan ITB ini.

Baca juga :  Cegah Penularan Covid-19, BWS Disiplinkan Prokes di Proyek

Hasil kordinasi dengan pemerintah pusat, maka Kementerian PANRB telah mengeluarkan surat kedua No.B/1511/M.SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022 perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Pada angka 3 dalam surat tersebut meminta pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan dan diberi kesempatan mengikuti seleksi calon PNS dan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut: Berstatus tenaga honorer kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai Non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, telah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Batas akhir pendataan tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022.

Baca juga :  Tanpa IPAL, 8 Usaha Ayam Potong Dibidik DLHK

‘’Kebijakan saya untuk tetap mempertahankan tenaga non-ASN guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di Pemprov Bali karena jumlah PNS yang pensiun tidak sesuai dengan jumlah formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemda, sehingga dikhawatirkan mengganggu kualitas pelayanan publik seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidik, penyuluh pertanian, dan tenaga IT,’’ tambah Gubernur Koster. Dia juga mengungkapkan bila kebijakan penghapusan tenaga non-ASN diterapkan di Provinsi Bali akan menambah jumlah pengangguran. Juga ada penambahan jumlah sekolah baru dan peningkatan pelayanan kesehatan di era pandemi covid-19 serta memastikan pelaksanaan program prioritas memerlukan tenaga non-ASN yang memiliki kompetensi. Dalam memasuki tahun politik, kebijakan penghapusan tenaga non-ASN dikhawatirkan berdampak pada terganggunya stabilitas di daerah

‘’Saya selaku Gubernur meminta kepada seluruh tenaga non-ASN di lingkungan Pemprov Bali tidak perlu resah, tetap bekerja secara fokus, tulus, dan lurus, sesuai tugas masing-masing. Saya berkomitmen memperjuangkan seluruh tenaga
non-ASN untuk diangkat menjadi ASN sehingga memiliki status kepegawaian yang jelas. Kepada walikota dan bupati se-Bali dihimbau tetap mempertahankan tenaga kontrak di pemerintahan masing-masing,’’ tandas Gubernur Koster. (kmb)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini