Pengerukan Bukit Bahayakan Pura Ratu Pasek, MGPSSR Datangi Suwirta

picsart 22 08 18 21 11 12 786
TEMUI BUPATI - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta saat menerima kedatangan sejumlah anggota Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Klungkung, Kamis (18/8/2022).

Semarapura, DENPOST.id

Aktivitas pengerukkan bukit yang semakin meluas di Kecamatan Dawan, Klungkung tak henti-hentinya dikeluhkan masyarakat. Kali ini, sejumlah anggota Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Klungkung mendatangi kantor Bupati Klungkung, Kamis (18/8/2022). Mereka melayangkan protes atas aktivitas pengerukan yang dinilai membahayakan keberadaan Pura Penataran Agung Catur Parahyangan Ratu Pasek Linggih Ida Betara Mpu Ghana, di Dusun Pundukdawa, Desa Pesinggahan.

Kedatangan pengempon Pura ini
diterima langsung Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, didampingi Sekretaris Daerah, Gde Putu Winasta; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung, Ketut Suadnyana serta Kasatpol PP dan Damkar Klungkung, Putu Suarta, di ruang rapat Kantor Bupati sekitar pukul 14.00 Wita.

Dalam tatap muka tersebut, salah seorang pengempon pura, Pandu Prapanca Lagosa, mengungkapkan, aktivitas pengerukkan di sisi timur pura saat ini sudah semakin memprihatinkan. Dikatakannya, pengerukan hanya berjarak sekitar lima meter dari penyengker (tembok pembatas) dan dengan kondisi kemiringan hampir 90 derajat. Material yang tidak sepenuhnya terdiri atas bebatuan, melainkan banyak tanah gembur dikatakan justru membuat kondisi semakin membahayakan.

“Kalau hujan turun selama dua jam saja ini akan rawan terjadi banjir. Kalau dulu kan ada akar-akar pohon sebagai penyangga, sekarang sudah tidak ada. Sehingga pura yang kami banggakan itu rawan roboh,” ungkapnya.

Baca juga :  Anggota Lantas Polres Klungkung Dihukum "Push Up", Ini Penyebabnya

Melihat kondisi yang semakin parah, Pandu berharap pemerintah daerah maupun provinsi dapat memfasilitasi bantuan hibah untuk pembangunan senderan. Mengingat, jika dilihat dari keadaan di lapangan pascapengerukan, pembangunan senderan diyakini akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Yakni mencapai sekitar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar.

Sementara Ketua LBH MGPSSR Bali, I Made Somya Putra, mengungkap, sebelum kerusakan alam menjadi separah ini, pihaknya sudah sempat bersurat kepada para pengeruk yang difasilitasi oleh Perbekel Desa Pikat. Ketika itu, disepakati bahwa aktivitas pengerukkan akan dihentikan pada tanggal 5 Agustus. Namun nyatanya, janji itu dilanggar dan pada tanggal 6 Agustus aktivitas tetap berlanjut. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah daerah segera bertindak dan mencari solusi.

“Bagi kami, kami ingin solusi tercepat. Ini siapa yang bertanggung jawab? Ini yang dikorbankan adalah pemerintah di Kabupaten Klungkung, jalan rusak, kekayaan hayati hilang, nanti untuk penataan Pemkab yang akan repot belum lagi kerusakan yang lain,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

Baca juga :  Suwirta Resmikan Layanan Angkutan Perintis di Nusa Penida

Somya Putra juga mengusulkan agar Pemkab Klungkung segera membuat kajian terkait mitigasi bencana. Mengingat kondisi bukit pascadikeruk sangat berbahaya saat musim hujan datang. Dikhawatirkan bisa menimbulkan banjir dan membahayakan keselamatan warga.

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Suwirta menyampaikan, kalau dirinya sudah memberi antensi sejak awal mula adanya pengerukan di sisi timur Pura Penataran Agung Catur Parhyangan Ratu Pasek di Dusun Pundukdawa. Apalagi dengan adanya keberatan yang disampaikan para pengempon pura.

“Saya suruh Pak Kasat (Pol PP) stop galian itu. Tanggal 5 Agustus 2022 distop. Ternyata, setelah itu belum berhenti juga. Tanggal 15 saat saya di Nusa, saya perintahkan Pak Kasat lagi lakukan penutupan dan pasang plang di sana,” ungkapnya.

Bupati Suwirta mengatakan dirinya memiliki tanggung jawab moral atas keamanan fasilitas adat dan pura. Oleh karena itu, dirinya tak ingin kondisi ini terus berlarut-larut. Apalagi pengerukan tidak hanya di satu titik, tetapi sudah meluas ke sejumlah lokasi. Padahal secara hukum sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Klungkung sudah tidak ada ruang untuk galian sehingga jika para pengembang diarahkan untuk mengurus perizinan tentu tidak bisa.

Baca juga :  Korupsi Dana Hibah Bedah Rumah, Perangkat Desa dan Warga jadi Tersangka

Namun, persoalan lain muncul, ketika lokasi pengerukan adalah hak milik pribadi. Ketika para pemilik mengatakan ingin melakukan penataan, maka pemerintah tidak dapat berbuat banyak.

“Kita di Klungkung ini secara hukum tidak ada ruang untuk galian kecuali dulu di eks galian C. Kalau kita arahkan mereka (pengeruk) urus izin, pastilah tidak bisa karena tidak ada RDTR soal galian. Di lokasi, semua dikatakan itu lahan pribadi dan mereka buat penataan, sehingga kami koordinasi juga dengan Provinsi, Kadis PUPR dan Pak Gubernur untuk sikapi bersama. Pak Gubernur beri perintah agar tutup semua yang tidak berizin. Saya katakan tanggal 15 sudah tutup,” tegasnya lagi. (119)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini