DPRD Denpasar Dorong Pemkot Segera Rampungkan Persoalan Aset

picsart 22 08 24 21 30 08 277
RAPAT KERJA - Ketua Komisi III DPRD Denpasar, Eko Supriadi, saat memimpin rapat kerja membahas masalah aset, Rabu (24/8/2022).

Dangri, DENPOST.id

Hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar belum mampu merampungkan masalah aset yang dimilikinya. Beberapa aset, khususnya dalam bentuk tanah milik Pemkot Denpasar belum disertifikatkan. Bahkan, ada aset yang justru masih menggunakan nama lain. Setidaknya ada 16 aset yang belum bersertifikat, padahal sudah dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan.

Hal ini, terungkap saat rapat kerja Komisi III DPRD Denpasar, dengan sejumlah OPD terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Satpol PP, Dinas Perijinan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bagian Hukum, Rabu (24/8/2022).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III Eko Supriadi, didampingi Wakil Ketua DPRD Wayan Mariyana Wandira, serta dihadiri sejumlah anggota Komisi III, seperti AA Susruta Ngurah Putra, I Nyoman Darsa, I Wayan Suwirya, IBK Kiana, Ketut Budiarta, dan Agus Wirajaya.

Kepala BPKAD Denpasar, Putu Kusumawati menyebutkan masih ada 16 aset tanah yang bermasalah. Masalahnya, yakni diklaim pihak ketiga, dikuasai pihak lain dan dibangun gedung. Namun dalam catatan Pemkot Denpasar, lahan ini sudah tercatat dalam investasi. Lahan ini sudah pula tercatat dalam BAST penyerahan. Luasan lahan tersebut, mencapai 17.238 meter per segi dengan nilai sekitar Rp9,1 miliar.

Baca juga :  579 Orang Positif Covid-19 dan 14 Pasien Meninggal Dunia di Denpasar

Beberapa aset tanah yang diklaim pihak lain, di antaranya Puskesmas II Densel, SDN 5 Kesiman, SDN 15 Dauh Puri, SDN 10 Pemecutan, serta yang lainnya. Tanah-tanah ini diklaim milik yayasan, desa adat, banjar adat hingga lembaga. Untuk menyelesaikan persoalan aset ini, Kusumawati mengaku sudah melakukan beberapa kali mediasi. Bahkan, satu lahan sudah ada yang melakukan mediasi tiga kali. Namun, belum juga mendapat hasil penyelesaian. Karena beberapa lokasi masih memerlukan rapat dengan pihak desa adat.

Baca juga :  Suwirta Beri Semangat Made Anggun

Anggota Komisi III Susruta Ngurah Putra mempertanyakan keberadaan 16 aset yang belum bersertifikat. Namun di atas lahan itu, sudah berdiri fasilitas pendidikan, kesehatan yang menjadi kewenangan Pemkot Denpasar. “Apakah dari 136 aset yang dimiliki Pemkot Denpasar sudah termasuk yang 16 aset yang belum bersertifikat ini,” tanya Susruta.

Harapan senada juga disampaikan anggota Dewan lainnya, seperti IBK Kiana, dan Wayan Suwirya. Pihaknya berharap persoalan aset ini bisa segera dirampungkan. Bahkan, Ketua Komisi III Eko Supriadi berharap agar segera dituntaskan, sehingga jangan sampai kasus aset pemerintah diklaim pihak lain,

Baca juga : 

Terhadap pertanyaan ini, Kusumawati mengaku lahan itu sudah termasuk yang 136 tersebut. Kini, pihaknya secara terus menerus melakukan mediasi agar persoalan ini bisa segera teratasi. (105)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini