Soal BKK, Fraksi Badung Gede Minta Ditinjau Ulang

picsart 22 08 25 14 42 15 355
PU - Pemandangan Umum Fraksi Badung Gede yang dibacaka I Made Retha pada Rapat Paripurna DPRD Badung, di Gedung Dewan, Kamis (25/8/2022).

Mangupura, DENPOST.id

Fraksi Badung Gede DPRD Badung meminta pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada daerah lain di luar Kabupaten Badung supaya ditinjau ulang. Pasalnya, banyak program kegiatan di Badung sendiri tidak jalan. Hal itu dilontarkan Fraksi Badung Gede dalam pemandangan umumnya (PU) yang dibacakan I Made Retha pada rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung tentang APBD Perubahan 2022 di Gedung Dewan, Kamis (25/8/2022).

Menurut fraksi yang beranggotakan empat orang dari gabungan Partai Demokrat dan Gerindra ini, belanja daerah yang terdiri dari belanja oprasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sudah dirancang naik. Yakni, pada APBD Induk 2022 sebesar Rp 3.252.658.113.952 kemudian di perubahan menjadi sebesar Rp 4.106.287.083.005 atau naik 26 persen atau sebesar Rp 853.628.969.053. Namun, meski anggaran dirancang meningkat tetapi banyak program kegiatan tetap tidak bisa jalan. “Dalam rangka mengimplementasikan program pembangunan Kabupaten Badung dengan optimal maka kami berharap bantuan BKK pada daerah lain atau bukan Kabupaten Badung perlu ditinjau untuk disesuaikan,” ujar Retha.

Baca juga :  Lampaui Target Sensus Penduduk Online, Pemkab Badung Raih Penghargaan dari BPS Pusat

Politisi asal Bualu, Kuta Selatan ini juga membeberkan bahwa pendapatan daerah, yang terdiri dari PAD dan pendapatan transfer semula dirancang Rp 2.989.211.239.952, berubah menjadi Rp 3.687.215.470.714 atau naik 23 persen menjadi sebesar Rp 698.004.230.762.
Menurut Fraksi Badung Gede, rancangan kenaikan pendapatan tersebut masih didominasi oleh pajak hotel dan pajak restoran. “Kami harapkan pemerintah daerah tidak henti-hentinya mengedukasi wajib pajak dan kami mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan sumber-sumber lain sebagai wujud upaya ekstensifikasi pendapatan dalam menjaga pendapatan daerah. Selama ini ekstensifikasi yang dilakukan belum banyak terdengar, namun juga dalam retribusi yang diterima daerah cukup tertekan sehingga menurunnya pendapatan daerah,” katanya.

Pihaknya bahkan memandang perlu dikaji secara mendalam apakah karena dampak dari perubahan kewenangan akibat undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau faktor lain, yakni dari pemberian izin kemudian berubah menjadi pemberian persetujuan sehingga rencana target menjadi berubah. “Pendapatan transfer secara umum mengalami kenaikan, namun kami mendorong pemerintah agar tetap memperjuangkan agar dana alokasi khusus (DAK) non fisik tidak mengalami penurunan,” harapnya.

Baca juga :  PeduliLindungi Dipasang di Pantai Kuta

Fraksi Badung Gede, kata Retha, juga menyadari bahwa belanja hibah ditahun anggaran 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai 158%. Pihaknya salut dengan langkah sigap yang diambil oleh bupati, namun perlu dilihat aspek urgensinya. Selain itu, fraksi ini juga memberikan sejumlah saran kritik penting lain, seperti soal PDAM, pelestarian seni, bantuan kepada kelurahan dan program pembangunan lainnya. Namun, secara prinsip, Fraksi Badung Gede mengaku sependapat dengan Rancangan Perda Perubahan APBD Badung TA 2022. (115)

Baca juga :  Persiapkan Era Normalitas Kehidupan Baru Setelah Pandemi Covid-19, Badung Lakukan Ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini